Langgar Gencatan Senjata, Israel Bombardir Wilayah Lebanon

Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah pinggiran selatan Beirut setelah mengeluarkan peringatan evakuasi pada Minggu, 27 April 2025, waktu Lebanon.

Ini merupakan serangan ketiga Israel terhadap ibu kota Lebanon sejak gencatan senjata berlaku pada akhir November 2024. Belum ada informasi mengenai korban jiwa.

Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan udara tersebut dan meminta Prancis dan Amerika Serikat, penjamin gencatan senjata 27 November antara Israel dan Hizbullah, untuk memaksa Israel menghentikan serangannya.

Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan Israel telah beberapa kali melanggar gencatan senjata, dengan melakukan serangan terhadap ibu kota dan di seluruh Lebanon selatan.

"Israel merusak stabilitas di Lebanon dan meningkatkan ketegangan, sehingga menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan di kawasan tersebut," kata Aoun, dikutip dari Al-Jazeera.

Sementra itu, militer Israel mengatakan serangan terhadap Beirut menghancurkan infrastruktur tempat rudal presisi disimpan oleh Hizbullah.

Elias Hanna, pensiunan jenderal tentara Lebanon, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan Israel terhadap Beirut mungkin ditujukan untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang Hizbullah.

Ia mengatakan operasi semacam itu dikenal sebagai “pinging the system”.

"Jika Anda memiliki informasi tentang individu atau fasilitas tertentu, Anda mengirimkan peringatan, dan Anda menunggu untuk melihat bagaimana para pejabat atau pemimpin ini akan menanggapinya," kata Hanna.

"Apakah mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat lain?" ujarnya.

Hanna menambahkan bahwa operasi tersebut dapat mengonfirmasi atau menepis informasi tertentu, yang akan menjadi skenario “win-win” bagi pengumpulan intelijen.

Selama perang yang berlangsung selama setahun, pesawat nirawak dan jet tempur Israel secara rutin membombardir pinggiran selatan Beirut, tempat Hizbullah memiliki pengaruh dan dukungan yang luas.

Israel berhasil membunuh beberapa pemimpin tinggi Hizbullah di sana, termasuk Sekretaris Jenderal Hassan Nasrallah.