Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Ormas Perlu Dibina, Premanisme Harus Dihukum

MINGGU, 27 APRIL 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Maraknya aksi premanisme yang melibatkan sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas) disorot Anggota DPR, Mardani Ali Sera.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ia menegaskan bahwa pembinaan menjadi langkah utama yang harus diambil untuk mencegah aksi serupa terulang.

"Ormas-ormas yang anggotanya melakukan aksi premanisme mesti dibina. Biasanya ada dua penyebab, kesulitan ekonomi dan karakter jalan pintas," ujar Mardani lewat akun X miliknya, Minggu 27 April 2025.


Ia mendorong pihak berwenang untuk segera memanggil para ormas yang terlibat, mengajak mereka berdialog, dan menyusun program-program pembinaan yang konstruktif.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu percaya, dengan pendekatan yang tepat, potensi-potensi negatif dapat diarahkan menjadi kekuatan positif untuk masyarakat.

Namun, di sisi lain, Kepala Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) itu menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Oknum ormas yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas, karena tidak boleh ada satu pun yang berada di atas hukum," tegasnya.

Dia berharap, dengan kombinasi pembinaan dan penegakan hukum yang konsisten, ruang gerak aksi premanisme di tengah masyarakat bisa ditekan, sekaligus membangun budaya ormas yang lebih sehat dan berdaya guna.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya