Pemerintah Indonesia perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat (AS) dan memperluas akses ekspor ke kawasan lain.
Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menanggapi kritik AS yang mengeluhkan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dinilai menghambat akses perusahaan Amerika ke ekosistem pembayaran digital Indonesia.
Didik menjelaskan, kritik AS terhadap QRIS dan GPN muncul di tengah negosiasi tarif resiprokal. Hal ini menunjukkan adanya tekanan perdagangan.
"Maka dengan mengurangi ketergantungan pada pasar AS, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dalam negosiasi," kata Didik lewat akun X miliknya, Minggu 27 April 2025.
Di tengah memanasnya negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), kritik Washington terhadap sistem pembayaran QRIS dan GPN dinilai sebagai bentuk tekanan perdagangan. Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, menilai kondisi ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi digitalnya.
"Kritik AS terhadap QRIS dan GPN muncul di tengah negosiasi tarif resiprokal. Ini menunjukkan ada tekanan perdagangan yang tidak bisa diabaikan," tegas Didik, Minggu (27/4).
Ia menyarankan pemerintah membuka lebih banyak pasar alternatif di Asia, seperti China, India, ASEAN, hingga Timur Tengah. Dengan demikian, tekanan tarif dari AS tidak akan berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
"Ketergantungan berlebih pada AS membuat Indonesia rentan terhadap tekanan politik," tegasnya.
Lebih lanjut, Didik mendorong optimalisasi kerja sama regional seperti ASEAN dan RCEP untuk memperluas interoperabilitas sistem pembayaran digital. Ia mencontohkan kerja sama QRIS dengan Singapura dan Thailand yang sudah mulai berjalan.
"Dengan memperkuat ekosistem domestik, mendiversifikasi pasar ekspor dan menggalang dukungan publik serta regional, Indonesia dapat menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam ekonomi digital global," pungkasnya.
