Berita

Proses pemungutan suara ulang (PSU)/RMOL

Bawaslu

Bawaslu Masih Dalami Calon yang Mainkan Politik Uang di PSU Serang

SABTU, 26 APRIL 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Adanya politik uang pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang, masih terus didalami oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Anggota Bawaslu Serang, Abdul Holid Jamar, menjelaskan bahwa hasil penelusuran jajarannya di enam kecamatan tempat kejadian perkara sampai sekarang ini masih terus dilakukan.

"Karena kita juga harus mengedepankan praduga tak bersalah, kami harus juga memvalidkan dulu, karena ini masih dalam proses penelusuran dan penanganan, jadi kami perlu pendalaman dulu," ujar Holid kepada  RMOL, Sabtu, 26 April 2025.


Sejauh ini, Holid mengungkapkan, Bawaslu Serang tengah mengumpulkan hasil pengambilan keterangan dari 12 orang pelaku yang terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 17 April 2024, dan sejumlah pihak lainnya.

Namun Holid mengakui, untuk penelusuran kepada pemilih belum dilakukan Bawaslu Serang karena sejumlah hal, misalnya mendalami apakah uang yang diamankan sebesar Rp 18 juta merupakan sisa atau masih utuh dan belum disebar ke masyarakat pemilih.

"Makanya kita harus konfirmasi terhadap yang menerima ini, dia diberi kemudian apa yang disampaikan," katanya.

Holid menegaskan, pendalaman kepada pemilih penting dilakukan dengan tujuan mengetahui calon mana yang bermain politik uang.

"Mereka disuruh memilih nomor A, B atau yang mana. Nah itu kan kita perlu konfirmasi," ucapnya.

"Kan namanya hal seperti ini kan bisa saja yang bersangkutan ngaku nomor urut 1, nomor urut 2 tapi faktanya ternyata bukan," demikian Holid menambahkan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya