Menkeu: Di Tengah Perang Dagang, Stabilitas Keuangan RI Tetap Terjaga

Di tengah ketidakpastian global, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan stabilitas keuangan Indonesia pada kuartal I/2025 tetap terjaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketidakpastian tersebut dipicu dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), yang menimbulkan eskalasi perang dagang.

"Stabilitas sistem keuangan pada kuartal I/2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 secara daring, pada Kamis 24 April 2025.

Bendahara negara itu menjelaskan pada kuartal I/2025, ketidakpastian perekonomian global meningkat dipicu kebijakan tarif impor AS, yang kemudian merambat menjadi perang tarif dengan China.

Menurutnya, perang tarif tersebut diprediksi akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi AS sendiri, China, maupun secara global.

"Ini memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antar negara," imbuh Menkeu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan bahwa kebijakan dan ketidakpastian global ini mendorong perilaku penghindaran risiko dari para pelaku usaha dan pemilik modal.

Selain itu, menyebabkan yield US Treasury menurun dan pelemahan indeks mata uang Dolar AS.  Hal ini, sambungnya, terjadi di tengah tingginya ekspektasi global bahwa bank sentral AS akan menurunkan suku bunganya (fed fund rate/FFR).

Sementara itu, pada kuartal II/2025, Sri Mulyani memprediksi bahwa downside risk dari dinamika global masih tinggi. Untuk itu, menurutnya, KSSK perlu mencermati dan mengantisipasi risiko tersebut ke depannya.

Ketua KSSK itu mengatakan pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi dan kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk memitigasi dampak rambatan faktor risiko global, sekaligus memperkuat perekonomian dan sektor keuangan RI.

"Kami menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga KSSK," pungkas Menkeu.