Berita

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman/RMOLJabar

Nusantara

Dedi Mulyadi Terima Ancaman Pembunuhan, Pemprov Jabar Segera Lakukan Langkah Pengamanan

KAMIS, 24 APRIL 2025 | 02:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi serius adanya ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Dedi Mulyadi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, seluruh proses penanganan akan berjalan sesuai hukum dan sepenuhnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

“Kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka kita restart, kita kembalikan semuanya pada hukum yang berlaku. Kami percayakan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti,” ujar Herman, dikutip RMOLJabar, Rabu, 23 April 2025.


Langkah-langkah pengamanan dan konsolidasi juga dilakukan Pemprov secara internal untuk memastikan situasi tetap terkendali. Herman menyampaikan, semua aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.

“Kami pastikan semua baik-baik saja. Kalau niatnya baik, jangan ragu. Innamal a’malu binniyat, niat kita untuk mencerahkan dan membahagiakan masyarakat melalui berbagai kebijakan,” tuturnya.

“Pro dan kontra itu hal yang wajar dalam dialektika demokrasi. Yang penting adalah bagaimana kita memitigasi berbagai risiko,” sambung Herman.

Menyoal potensi serangan siber, Pemprov menyatakan siap berkoordinasi dengan tim terkait untuk mengantisipasi ancaman di ruang digital maupun fisik.

Ia juga menegaskan, Gubernur Dedi tetap menjalankan tugas dengan tenang, tanpa terpengaruh oleh ancaman yang beredar.

“Pak Gubernur menyampaikan, niat kita baik. Jangan ragu. Salus Populi Suprema Lex Esto, kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.

Sebuah ancaman terhadap Dedi Mulyadi dilontarkan sebuah akun melalui komentar dalam siaran langsung di kanal YouTube Gubernur Jabar, Senin malam, 21 April 2025.

Pelaku yang menggunakan akun bernama "Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!" itu mengancam akan membunuh Gubernur, bahkan menyebut rencana peledakan bom jika aksinya gagal.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya