Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi Soeharto/RMOL
Komisi IV DPR menyetujui pembukaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengawasan wilayah laut Indonesia.
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi Soeharto meminta agar penambahan anggaran di KKP baik dari APBN, maupun bantuan hingga pinjaman kementerian digunakan dengan sebaik-baiknya.
“Iya itu kan di samping APBN ada juga bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman dari luar negeri kalau udah dapet bantuan-bantuan itu, mohon supaya bantuan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya, tepat sasaran dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk nelayan dan masyarakat kita,” kata Titiek Soeharto di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 22 April 2025.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mewanti-wanti Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono agar tidak melakukan tindak korupsi ketika penambahan anggaran tersebut disetujui kementerian keuangan untuk ditambahkan atau dibuka kembali anggaran KKP yang terblokir.
“Jangan sampai udah dikasih bantuan nanti dikorupsi, gitu ya. Apalagi pemerintah sekarang, Pak Presiden menekankan bahwa, jangan sampai ada yang korupsi, saya akan kejar sampai kemanapun, supaya hati-hatilah menggunakan anggaran,” tegasnya.
KKP mengajukan permohonan kepada Komisi IV DPR agar menyetujui usulan membuka kembali anggaran yang saat ini masih diblokir.
KKP meminta DPR menyetujui pembukaan blokir anggaran tersebut semata-mata untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Trenggono mengatakan pagu efektif Anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN sebesar Rp4,84 triliun. Namun setelah adanya efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp3,58 triliun.
"Pagu Efektif Anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp4,84 triliun. Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, maka Pagu Efektif KKP adalah sebesar Rp3,58 triliun," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV.
Trenggono mengatakan anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,92 triliun, belanja barang Rp1,63 triliun, dan belanja modal sebesar Rp37,93 miliar. Anggaran efektif eselon I pasca efisiensi berdasarkan jenis belanja yakni Sekretaris Jenderal sebesar Rp358,26 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp45,41 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap sebesar Rp1,05 triliun, Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp529,71 miliar, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp641,52 miliar.
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp158,64 miliar, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp446,92 miliar, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,09 triliun, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp265,95 miliar.
Pada tahun 2025, KKP mengelola proyek-proyek strategis yang didanai oleh pinjaman dan hibah luar negeri. Total pinjaman luar negeri KKP sebesar Rp957 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp50,4 miliar.
Proyek tersebut antara lain pengelolaan kawasan konservasi perairan laut melalui program Ocean for Prosperity yang sudah dirancang sejak periode 2014-2019 dan sudah lama sekali karena ini menjadi bagian dari untuk mencapai target Marine Protection Area yang dicanangkan UN Ocean.
