Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

976 Ekonom Termasuk Peraih Nobel Teken Petisi Anti Tarif Trump

SENIN, 21 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 976 ekonom, termasuk sejumlah tokoh ternama dan peraih Nobel, menandatangani sebuah petisi yang mengecam kebijakan tarif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Dalam surat terbuka berjudul “Pernyataan tentang Prinsip-prinsip Kemakmuran Amerika”, para ekonom menyebut kebijakan tarif Trump sebagai langkah yang salah arah dan memperingatkan dampaknya terhadap perekonomian domestik dan global.

Surat tersebut berisi kritik tajam terhadap tarif timbal balik yang diberlakukan terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah. 


Para penulis menyatakan bahwa tarif tersebut dihitung menggunakan rumus yang salah dan dibuat-buat tanpa dasar dalam realitas ekonomi.

“Tarif pemerintahan saat ini dimotivasi oleh pemahaman yang salah tentang kondisi ekonomi yang dihadapi oleh warga Amerika biasa,” tulis mereka, seperti dimuat CGTN pada Senin, 21 April 2025.

Petisi tersebut diedarkan selama akhir pekan, dan hingga Minggu pagi, 20 April 2025 telah ditandatangani oleh 976 ekonom, termasuk dua peraih Nobel terkemuka yakni James Heckman dan Vernon Smith. 

Salah satu kutipan dalam surat menyebutkan: “Kami mengantisipasi bahwa pekerja Amerika akan menanggung beban kebijakan yang salah arah ini dalam bentuk kenaikan harga dan risiko resesi yang ditimbulkan sendiri.”

Kebijakan tarif Trump, yang diumumkan pada 2 April sebagai bagian dari upaya membalikkan defisit perdagangan dan menghidupkan kembali industri manufaktur, langsung memicu gejolak pasar dan serangkaian tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang. 

Meskipun Trump kemudian menangguhkan tarif tertinggi selama 90 hari, tarif dasar 10 persen tetap diberlakukan untuk sebagian besar negara.

Para penandatangan menyerukan agar kebijakan perdagangan yang tidak koheren dan merusak segera diakhiri. Mereka berharap prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dapat kembali menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional.

"Kami tetap berharap bahwa prinsip ekonomi yang baik, bukti empiris, dan peringatan sejarah akan menang atas mitos proteksionis saat ini," tulis mereka menutup petisi tersebut.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya