Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

976 Ekonom Termasuk Peraih Nobel Teken Petisi Anti Tarif Trump

SENIN, 21 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 976 ekonom, termasuk sejumlah tokoh ternama dan peraih Nobel, menandatangani sebuah petisi yang mengecam kebijakan tarif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Dalam surat terbuka berjudul “Pernyataan tentang Prinsip-prinsip Kemakmuran Amerika”, para ekonom menyebut kebijakan tarif Trump sebagai langkah yang salah arah dan memperingatkan dampaknya terhadap perekonomian domestik dan global.

Surat tersebut berisi kritik tajam terhadap tarif timbal balik yang diberlakukan terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah. 


Para penulis menyatakan bahwa tarif tersebut dihitung menggunakan rumus yang salah dan dibuat-buat tanpa dasar dalam realitas ekonomi.

“Tarif pemerintahan saat ini dimotivasi oleh pemahaman yang salah tentang kondisi ekonomi yang dihadapi oleh warga Amerika biasa,” tulis mereka, seperti dimuat CGTN pada Senin, 21 April 2025.

Petisi tersebut diedarkan selama akhir pekan, dan hingga Minggu pagi, 20 April 2025 telah ditandatangani oleh 976 ekonom, termasuk dua peraih Nobel terkemuka yakni James Heckman dan Vernon Smith. 

Salah satu kutipan dalam surat menyebutkan: “Kami mengantisipasi bahwa pekerja Amerika akan menanggung beban kebijakan yang salah arah ini dalam bentuk kenaikan harga dan risiko resesi yang ditimbulkan sendiri.”

Kebijakan tarif Trump, yang diumumkan pada 2 April sebagai bagian dari upaya membalikkan defisit perdagangan dan menghidupkan kembali industri manufaktur, langsung memicu gejolak pasar dan serangkaian tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang. 

Meskipun Trump kemudian menangguhkan tarif tertinggi selama 90 hari, tarif dasar 10 persen tetap diberlakukan untuk sebagian besar negara.

Para penandatangan menyerukan agar kebijakan perdagangan yang tidak koheren dan merusak segera diakhiri. Mereka berharap prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dapat kembali menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional.

"Kami tetap berharap bahwa prinsip ekonomi yang baik, bukti empiris, dan peringatan sejarah akan menang atas mitos proteksionis saat ini," tulis mereka menutup petisi tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Safari Politik Jokowi Tak Pengaruhi Elektabilitas PDIP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:14

Seruan Reformasi Jilid II Bukan Aspirasi Mahasiswa

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:00

Safari Politik Jokowi cuma Demi Gibran dan Kaesang

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:41

Empat Nyawa Sudah Cukup, Setop Latsarmil SPPI

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:23

Sarasehan KPPG: Keterwakilan Perempuan 30 Persen Bukan Sekadar Kuota

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:06

Edi Hasibuan: Masyarakat Mulai Merasakan Perubahan Polri

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:03

Universitas Bakrie Tiga Besar dalam THE Sustainability Impact Ratings 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:42

Pakai Dump Truk, Polisi Kawal Massa Pendukung MBG di Tuban

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:24

Jubir FAM UBK: Ada Aktor Intelektual Sengaja Rusak Citra Kampus dan Wapres

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:22

DPR Usul Kemenukbangga Jadi Penyalur BLT

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:03

Selengkapnya