Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

976 Ekonom Termasuk Peraih Nobel Teken Petisi Anti Tarif Trump

SENIN, 21 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 976 ekonom, termasuk sejumlah tokoh ternama dan peraih Nobel, menandatangani sebuah petisi yang mengecam kebijakan tarif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Dalam surat terbuka berjudul “Pernyataan tentang Prinsip-prinsip Kemakmuran Amerika”, para ekonom menyebut kebijakan tarif Trump sebagai langkah yang salah arah dan memperingatkan dampaknya terhadap perekonomian domestik dan global.

Surat tersebut berisi kritik tajam terhadap tarif timbal balik yang diberlakukan terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah. 


Para penulis menyatakan bahwa tarif tersebut dihitung menggunakan rumus yang salah dan dibuat-buat tanpa dasar dalam realitas ekonomi.

“Tarif pemerintahan saat ini dimotivasi oleh pemahaman yang salah tentang kondisi ekonomi yang dihadapi oleh warga Amerika biasa,” tulis mereka, seperti dimuat CGTN pada Senin, 21 April 2025.

Petisi tersebut diedarkan selama akhir pekan, dan hingga Minggu pagi, 20 April 2025 telah ditandatangani oleh 976 ekonom, termasuk dua peraih Nobel terkemuka yakni James Heckman dan Vernon Smith. 

Salah satu kutipan dalam surat menyebutkan: “Kami mengantisipasi bahwa pekerja Amerika akan menanggung beban kebijakan yang salah arah ini dalam bentuk kenaikan harga dan risiko resesi yang ditimbulkan sendiri.”

Kebijakan tarif Trump, yang diumumkan pada 2 April sebagai bagian dari upaya membalikkan defisit perdagangan dan menghidupkan kembali industri manufaktur, langsung memicu gejolak pasar dan serangkaian tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang. 

Meskipun Trump kemudian menangguhkan tarif tertinggi selama 90 hari, tarif dasar 10 persen tetap diberlakukan untuk sebagian besar negara.

Para penandatangan menyerukan agar kebijakan perdagangan yang tidak koheren dan merusak segera diakhiri. Mereka berharap prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dapat kembali menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional.

"Kami tetap berharap bahwa prinsip ekonomi yang baik, bukti empiris, dan peringatan sejarah akan menang atas mitos proteksionis saat ini," tulis mereka menutup petisi tersebut.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Harga Minyak Dunia Menetap di Level 84 Dolar AS

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:17

Kejaksaan Agung Casablanca Bebaskan A.M. demi Jaga Objektivitas Proses Hukum

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:16

Usulan Nasdem Naikkan Ambang Batas Diduga untuk Jegal PSI

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:14

Komisi XII DPR: Kelangkaan BBM di Sumut Bukan Persoalan Biasa

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:58

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Dolar AS Melemah ke Rp17.943

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:45

Pertarungan Bisnis Adidas-Nike dan Pundi Pundi FIFA di Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:44

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:39

Emas Antam Anjlok Rp27.000, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:31

Bobby Adhityo Dicecar KPK soal Pengaturan Temuan Audit BPK

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:26

Terungkap, 307 Ribu QR Code BBM Subsidi Bermasalah Diblokir

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:17

Selengkapnya