Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

976 Ekonom Termasuk Peraih Nobel Teken Petisi Anti Tarif Trump

SENIN, 21 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 976 ekonom, termasuk sejumlah tokoh ternama dan peraih Nobel, menandatangani sebuah petisi yang mengecam kebijakan tarif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Dalam surat terbuka berjudul “Pernyataan tentang Prinsip-prinsip Kemakmuran Amerika”, para ekonom menyebut kebijakan tarif Trump sebagai langkah yang salah arah dan memperingatkan dampaknya terhadap perekonomian domestik dan global.

Surat tersebut berisi kritik tajam terhadap tarif timbal balik yang diberlakukan terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah. 


Para penulis menyatakan bahwa tarif tersebut dihitung menggunakan rumus yang salah dan dibuat-buat tanpa dasar dalam realitas ekonomi.

“Tarif pemerintahan saat ini dimotivasi oleh pemahaman yang salah tentang kondisi ekonomi yang dihadapi oleh warga Amerika biasa,” tulis mereka, seperti dimuat CGTN pada Senin, 21 April 2025.

Petisi tersebut diedarkan selama akhir pekan, dan hingga Minggu pagi, 20 April 2025 telah ditandatangani oleh 976 ekonom, termasuk dua peraih Nobel terkemuka yakni James Heckman dan Vernon Smith. 

Salah satu kutipan dalam surat menyebutkan: “Kami mengantisipasi bahwa pekerja Amerika akan menanggung beban kebijakan yang salah arah ini dalam bentuk kenaikan harga dan risiko resesi yang ditimbulkan sendiri.”

Kebijakan tarif Trump, yang diumumkan pada 2 April sebagai bagian dari upaya membalikkan defisit perdagangan dan menghidupkan kembali industri manufaktur, langsung memicu gejolak pasar dan serangkaian tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang. 

Meskipun Trump kemudian menangguhkan tarif tertinggi selama 90 hari, tarif dasar 10 persen tetap diberlakukan untuk sebagian besar negara.

Para penandatangan menyerukan agar kebijakan perdagangan yang tidak koheren dan merusak segera diakhiri. Mereka berharap prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dapat kembali menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional.

"Kami tetap berharap bahwa prinsip ekonomi yang baik, bukti empiris, dan peringatan sejarah akan menang atas mitos proteksionis saat ini," tulis mereka menutup petisi tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya