Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Global

976 Ekonom Termasuk Peraih Nobel Teken Petisi Anti Tarif Trump

SENIN, 21 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 976 ekonom, termasuk sejumlah tokoh ternama dan peraih Nobel, menandatangani sebuah petisi yang mengecam kebijakan tarif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Dalam surat terbuka berjudul “Pernyataan tentang Prinsip-prinsip Kemakmuran Amerika”, para ekonom menyebut kebijakan tarif Trump sebagai langkah yang salah arah dan memperingatkan dampaknya terhadap perekonomian domestik dan global.

Surat tersebut berisi kritik tajam terhadap tarif timbal balik yang diberlakukan terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah. 


Para penulis menyatakan bahwa tarif tersebut dihitung menggunakan rumus yang salah dan dibuat-buat tanpa dasar dalam realitas ekonomi.

“Tarif pemerintahan saat ini dimotivasi oleh pemahaman yang salah tentang kondisi ekonomi yang dihadapi oleh warga Amerika biasa,” tulis mereka, seperti dimuat CGTN pada Senin, 21 April 2025.

Petisi tersebut diedarkan selama akhir pekan, dan hingga Minggu pagi, 20 April 2025 telah ditandatangani oleh 976 ekonom, termasuk dua peraih Nobel terkemuka yakni James Heckman dan Vernon Smith. 

Salah satu kutipan dalam surat menyebutkan: “Kami mengantisipasi bahwa pekerja Amerika akan menanggung beban kebijakan yang salah arah ini dalam bentuk kenaikan harga dan risiko resesi yang ditimbulkan sendiri.”

Kebijakan tarif Trump, yang diumumkan pada 2 April sebagai bagian dari upaya membalikkan defisit perdagangan dan menghidupkan kembali industri manufaktur, langsung memicu gejolak pasar dan serangkaian tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang. 

Meskipun Trump kemudian menangguhkan tarif tertinggi selama 90 hari, tarif dasar 10 persen tetap diberlakukan untuk sebagian besar negara.

Para penandatangan menyerukan agar kebijakan perdagangan yang tidak koheren dan merusak segera diakhiri. Mereka berharap prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dapat kembali menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional.

"Kami tetap berharap bahwa prinsip ekonomi yang baik, bukti empiris, dan peringatan sejarah akan menang atas mitos proteksionis saat ini," tulis mereka menutup petisi tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya