Berita

Kemacetan parah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara/Ist

Politik

Erick Thohir Didesak Ganti Total Direksi dan Komisaris Pelindo

SENIN, 21 APRIL 2025 | 08:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kemacetan horor di ruas Jalan Yos Sudarso yang melumpuhkan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis-Jumat lalu harus disikapi secara tegas oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kemacetan super parah itu telah merugikan banyak pihak, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, khususnya bagi Jakarta," kata Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto dalam keteranganya, Senin 21 April 2025.

Sugiyanto mengatakan, meskipun pihak PT Pelabuhan Indonesia atau  Pelindo telah menyampaikan permintaan maaf, namun hal itu belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 


Untuk memberikan efek jera dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, diperlukan langkah tegas dari Pemerintah Pusat.

"Erick Thohir agar mengganti seluruh jajaran direksi, komisaris, serta manajemen terkait yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kemacetan tersebut," kata Sugiyanto.

Di sisi lain, kata Sugiyanto, sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi pembahasan secara komprehensif guna mencari solusi konkret atas permasalahan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok. 

Sebab bagaimanapun juga Pelabuhan Tanjung Priok berada dalam wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta. 

"Meskipun kemacetan parah yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Pemprov DKI, namun dampaknya tetap menjadi beban yang harus ditanggung Pemprov DKI maupun masyarakatnya," pungkas Sugiyanto.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya