Berita

Kemacetan parah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara/Ist

Politik

Erick Thohir Didesak Ganti Total Direksi dan Komisaris Pelindo

SENIN, 21 APRIL 2025 | 08:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kemacetan horor di ruas Jalan Yos Sudarso yang melumpuhkan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis-Jumat lalu harus disikapi secara tegas oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kemacetan super parah itu telah merugikan banyak pihak, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, khususnya bagi Jakarta," kata Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto dalam keteranganya, Senin 21 April 2025.

Sugiyanto mengatakan, meskipun pihak PT Pelabuhan Indonesia atau  Pelindo telah menyampaikan permintaan maaf, namun hal itu belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 


Untuk memberikan efek jera dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, diperlukan langkah tegas dari Pemerintah Pusat.

"Erick Thohir agar mengganti seluruh jajaran direksi, komisaris, serta manajemen terkait yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kemacetan tersebut," kata Sugiyanto.

Di sisi lain, kata Sugiyanto, sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi pembahasan secara komprehensif guna mencari solusi konkret atas permasalahan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok. 

Sebab bagaimanapun juga Pelabuhan Tanjung Priok berada dalam wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta. 

"Meskipun kemacetan parah yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Pemprov DKI, namun dampaknya tetap menjadi beban yang harus ditanggung Pemprov DKI maupun masyarakatnya," pungkas Sugiyanto.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya