Berita

Pertemuan delegasi Indonesia dengan pejabat Amerika Serikat (AS)/Ist

Dunia

Airlangga Beberkan Tuntutan AS Saat Nego Tarif

JUMAT, 18 APRIL 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) secara khusus menuntut penerapan tarif yang adil dari Indonesia sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

Dalam konferensi pers daring pada Jumat 18 April 2025, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah menawarkan sejumlah langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. 

Namun, AS melalui Menteri Perdagangan Howard Lutnick memiliki permintaan spesifik terkait struktur tarif.


"Paket pertama tentu yang terkait dengan tarif yang diharapkan bisa menjadi tarif berimbang," kata Airlangga di Washington DC.

Di sisi lain, Indonesia juga berharap perlakuan serupa, khususnya terhadap 20 produk unggulan yang diekspor ke AS. Pemerintah menginginkan agar produk-produk tersebut mendapatkan tarif yang kompetitif dan tidak lebih tinggi dibandingkan negara pesaing.

"Dan tarif tersebut tidak lebih tinggi dari negara-negara pesaing Indonesia," tambahnya.

Selain tarif, AS juga menyoroti persoalan hambatan non-tarif (non-tariff measures). Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan dokumen resmi yang menunjukkan kesediaan untuk mempermudah prosedur impor barang dari AS.

Isu lain yang turut dibahas adalah kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah memberikan arahan agar format TKDN diperbarui dengan pendekatan yang berbasis insentif.

"Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive-based. Tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara nature atau secara business practice, sifatnya bukan impor-ekspor. Contohnya seperti data center," ungkapnya.

Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji penerapan TKDN untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sementara untuk sektor lain belum ada rencana perubahan. 

Namun, pendekatan insentif berbasis inovasi akan dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia, termasuk dalam perjanjian dagang seperti EU-CEPA.

"Ini bukan eksklusif untuk Amerika, tetapi juga kita masuk dalam berbagai perjanjian, termasuk dalam EU-CEPA," pungkasnya.

AS menaikkan tarif impor terhadap Indonesia hingga 32 persen karena defisit perdagangan dengan RI tercatat mencapai 14,34 miliar Dolar AS pada 2024.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya