Usup Supriatna Gantikan Soleman Duduki Kursi Waket DPRD Bekasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melakukan sidang paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Usup Supriatna sebagai Wakil Ketua.

Politikus PDI Perjuangan Usup menggantikan rekannya Soleman yang terjerat kasus korupsi gratifikasi.

Dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron berserta pimpinan DPRD lainnya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja, dan Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron menyampaikan, proses pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.169-Pemotda/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.606-Pemotda/ 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029

"Proses sudah dari awal tahun 2025 setelah mendapatkan surat dari DPP PDIP, kami lakukan paripurna untuk pengajuan pengganti wakil ketua sebelumnya ke gubernur," kata Ade dikutip dari RMOLJabar.

Diketahui, Usup Supriatna ditunjuk berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan menggantikan Soleman yang sebelumnya tersandung kasus hukum.

Soleman sendiri telah divonis dua tahun penjara atas perkara penerimaan gratifikasi oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bandung pada Rabu 16 April 2025.

Soleman selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi terbukti melanggar UU RI 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI 20/2001.

Selain Soleman, Majelis Hakim PN Tipikor Bandung juga menjatuhkan vonis satu tahun dan enam bulan penjara terhadap terdakwa Resvi Firnia Pratama selaku pemberi suap kepada terdakwa Soleman berupa kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dan Sedan BMW.

Resvi yang berprofesi sebagai rekanan proyek pekerjaan fisik itu terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI 20/2001.