Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

Politik

Bambang Soesatyo:

Jangan Biarkan Suap Runtuhkan Marwah Peradilan

JUMAT, 18 APRIL 2025 | 09:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mahkamah Agung (MA) dan komunitas hakim hendaknya realistis dengan fakta tentang meningkatnya persepsi negatif masyarakat sebagai konsekuensi logis dari terungkapnya rangkaian kasus yang menggambarkan perilaku tidak terpuji sejumlah oknum hakim.

“Semua berharap MA dan komunitas hakim memastikan dan memberi jaminan bahwa benteng keadilan itu tetap kokoh dan berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam keterangannya, Jumat 18 April 2025.

Bamsoet mengaku prihatin karena marwah dan martabat peradilan serta citra komunitas hakim terus dirusak oleh oknum hakim. 


Kasus terbaru adalah dugaan suap kepada oknum hakim dalam pengurusan putusan perkara ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung telah menetapkan empat oknum hakim sebagai tersangka dalam kasus ini.

Pada Oktober 2024, ruang publik juga diguncang oleh skandal di ruang peradilan dengan lakon utama tiga oknum hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur, tersangka pembunuhan. 

Ketiga hakim di PN Surabaya itu membebaskan terdakwa. Di kemudian hari, pembebasan terdakwa dilatarbelakangi praktik suap kepada para oknum hakim. Kasus ini bahkan melibatkan oknum pegawai MA yang diidentifikasi sebagai makelar kasus. 

Ia menegaskan, rentetan kasus tersebut membuat semua orang prihatin, terutama karena melibatkan para oknum hakim yang sejatinya patut dimuliakan. Para hakim yang tulus pasti tersakiti dan merasa dipermalukan. 

Namun, prihatin saja tidak akan menyelesaikan masalah. Hari-hari ini, sudah menjadi fakta bahwa persepsi publik tentang dunia peradilan demikian negatif. Citra hakim dirusak karena segelintir oknum hakim berperilaku tidak terpuji.

"Dengan selalu mengedepankan integritas akan menumbuhkan kepercayaan para pencari keadilan," pungkas Bamsoet yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya