Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

Politik

Bambang Soesatyo:

Jangan Biarkan Suap Runtuhkan Marwah Peradilan

JUMAT, 18 APRIL 2025 | 09:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mahkamah Agung (MA) dan komunitas hakim hendaknya realistis dengan fakta tentang meningkatnya persepsi negatif masyarakat sebagai konsekuensi logis dari terungkapnya rangkaian kasus yang menggambarkan perilaku tidak terpuji sejumlah oknum hakim.

“Semua berharap MA dan komunitas hakim memastikan dan memberi jaminan bahwa benteng keadilan itu tetap kokoh dan berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam keterangannya, Jumat 18 April 2025.

Bamsoet mengaku prihatin karena marwah dan martabat peradilan serta citra komunitas hakim terus dirusak oleh oknum hakim. 


Kasus terbaru adalah dugaan suap kepada oknum hakim dalam pengurusan putusan perkara ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung telah menetapkan empat oknum hakim sebagai tersangka dalam kasus ini.

Pada Oktober 2024, ruang publik juga diguncang oleh skandal di ruang peradilan dengan lakon utama tiga oknum hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur, tersangka pembunuhan. 

Ketiga hakim di PN Surabaya itu membebaskan terdakwa. Di kemudian hari, pembebasan terdakwa dilatarbelakangi praktik suap kepada para oknum hakim. Kasus ini bahkan melibatkan oknum pegawai MA yang diidentifikasi sebagai makelar kasus. 

Ia menegaskan, rentetan kasus tersebut membuat semua orang prihatin, terutama karena melibatkan para oknum hakim yang sejatinya patut dimuliakan. Para hakim yang tulus pasti tersakiti dan merasa dipermalukan. 

Namun, prihatin saja tidak akan menyelesaikan masalah. Hari-hari ini, sudah menjadi fakta bahwa persepsi publik tentang dunia peradilan demikian negatif. Citra hakim dirusak karena segelintir oknum hakim berperilaku tidak terpuji.

"Dengan selalu mengedepankan integritas akan menumbuhkan kepercayaan para pencari keadilan," pungkas Bamsoet yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya