Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025/RMOL

Politik

Bahlil Minta Masyarakat Jangan Serius Tanggapi Kebijakan Tarif Trump

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 01:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Indonesia diminta tidak perlu panik dan tidak serius menanggapi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam menyikapi kehebohan tarif resiprokal Donald Trump beberapa hari terakhir.

"Menurut saya, ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir," kata Bahlil ketika memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025.


Bahlil berpandangan, bahwa apa yang dilakukan Trump merupakan gerakan tambahan untuk melakukan kompromi dengan negara-negara lain terkait perdagangan di dunia sebagaimana pengalamannya di dunia usaha ketika berada di HIPMI.

"Karena kalau disuruh datang baik-baik nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan habis itu orang akan datang. Kira-kira, mirip-mirip itulah yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang. Dia buat dulu gerakan dia suruh orang semua kompromi," ucapnya.

Menteri ESDM itu mengurai dalam data BPS defisit perdagangan di Indonesia sebesar 14,6 miliar Dolar AS dan perlu melakukan strategi dagang yang benar.

"Itu angka yang benar dan itu telah dikonfirmasi ke BPS, karena kita harus selalu berpegang pada data yang benar," tegasnya.

"Nah, kalau itu yang menjadi rujukan maka kita harus membuat satu strategi untuk membuat neraca perdagangan kita itu seimbang," sambung dia.

Dari sektor energi, kata Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah menambahkan ekonomi dalam negeri hingga 14 miliar Dolar AS dan dianggap tidak mengubah tatanan regulasi di dalam negeri.

"Dari sektor kita beli LPG kita beli cloth dari sana. Sehingga apa? Tidak merubah tatanan fundamental regulasi yang sudah baik, untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara kita khususnya di bidang hilirisasi dan industrialisasi," ucapnya.

"Nah, sudah barang tentu, ini pasti ada bargaining dan itu menurut saya biasa-biasa saja," tutupnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya