Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025/RMOL

Politik

Bahlil Minta Masyarakat Jangan Serius Tanggapi Kebijakan Tarif Trump

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 01:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Indonesia diminta tidak perlu panik dan tidak serius menanggapi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam menyikapi kehebohan tarif resiprokal Donald Trump beberapa hari terakhir.

"Menurut saya, ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir," kata Bahlil ketika memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025.


Bahlil berpandangan, bahwa apa yang dilakukan Trump merupakan gerakan tambahan untuk melakukan kompromi dengan negara-negara lain terkait perdagangan di dunia sebagaimana pengalamannya di dunia usaha ketika berada di HIPMI.

"Karena kalau disuruh datang baik-baik nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan habis itu orang akan datang. Kira-kira, mirip-mirip itulah yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang. Dia buat dulu gerakan dia suruh orang semua kompromi," ucapnya.

Menteri ESDM itu mengurai dalam data BPS defisit perdagangan di Indonesia sebesar 14,6 miliar Dolar AS dan perlu melakukan strategi dagang yang benar.

"Itu angka yang benar dan itu telah dikonfirmasi ke BPS, karena kita harus selalu berpegang pada data yang benar," tegasnya.

"Nah, kalau itu yang menjadi rujukan maka kita harus membuat satu strategi untuk membuat neraca perdagangan kita itu seimbang," sambung dia.

Dari sektor energi, kata Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah menambahkan ekonomi dalam negeri hingga 14 miliar Dolar AS dan dianggap tidak mengubah tatanan regulasi di dalam negeri.

"Dari sektor kita beli LPG kita beli cloth dari sana. Sehingga apa? Tidak merubah tatanan fundamental regulasi yang sudah baik, untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara kita khususnya di bidang hilirisasi dan industrialisasi," ucapnya.

"Nah, sudah barang tentu, ini pasti ada bargaining dan itu menurut saya biasa-biasa saja," tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Perpres Pelindungan Ojol Jangan Berhenti di Atas Kertas

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:29

Awasi Ketat Penggunaan Anggaran Operasi Modifikasi Cuaca

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:16

Sakelar Cahaya di Dalam Otak

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:04

Kartu Nikah Digital Bisa Diakses melalui Simkah, Ini Caranya!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:44

Nusron Wahid Bikin KPK Tidak Berkutik

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:24

Dulu di Depok Banyak Maling dan Begal, Sekarang Aman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:08

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Puluhan Korban Investasi Emas Polisikan Direksi PT DGJ

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:33

Tragedi Affan dan Bambang Jangan Terulang

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:14

Selengkapnya