Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025/RMOL

Politik

Bahlil Minta Masyarakat Jangan Serius Tanggapi Kebijakan Tarif Trump

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 01:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Indonesia diminta tidak perlu panik dan tidak serius menanggapi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam menyikapi kehebohan tarif resiprokal Donald Trump beberapa hari terakhir.

"Menurut saya, ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir," kata Bahlil ketika memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025.


Bahlil berpandangan, bahwa apa yang dilakukan Trump merupakan gerakan tambahan untuk melakukan kompromi dengan negara-negara lain terkait perdagangan di dunia sebagaimana pengalamannya di dunia usaha ketika berada di HIPMI.

"Karena kalau disuruh datang baik-baik nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan habis itu orang akan datang. Kira-kira, mirip-mirip itulah yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang. Dia buat dulu gerakan dia suruh orang semua kompromi," ucapnya.

Menteri ESDM itu mengurai dalam data BPS defisit perdagangan di Indonesia sebesar 14,6 miliar Dolar AS dan perlu melakukan strategi dagang yang benar.

"Itu angka yang benar dan itu telah dikonfirmasi ke BPS, karena kita harus selalu berpegang pada data yang benar," tegasnya.

"Nah, kalau itu yang menjadi rujukan maka kita harus membuat satu strategi untuk membuat neraca perdagangan kita itu seimbang," sambung dia.

Dari sektor energi, kata Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah menambahkan ekonomi dalam negeri hingga 14 miliar Dolar AS dan dianggap tidak mengubah tatanan regulasi di dalam negeri.

"Dari sektor kita beli LPG kita beli cloth dari sana. Sehingga apa? Tidak merubah tatanan fundamental regulasi yang sudah baik, untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara kita khususnya di bidang hilirisasi dan industrialisasi," ucapnya.

"Nah, sudah barang tentu, ini pasti ada bargaining dan itu menurut saya biasa-biasa saja," tutupnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Harga Minyak Dunia Menetap di Level 84 Dolar AS

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:17

Kejaksaan Agung Casablanca Bebaskan A.M. demi Jaga Objektivitas Proses Hukum

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:16

Usulan Nasdem Naikkan Ambang Batas Diduga untuk Jegal PSI

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:14

Komisi XII DPR: Kelangkaan BBM di Sumut Bukan Persoalan Biasa

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:58

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Dolar AS Melemah ke Rp17.943

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:45

Pertarungan Bisnis Adidas-Nike dan Pundi Pundi FIFA di Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:44

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:39

Emas Antam Anjlok Rp27.000, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:31

Bobby Adhityo Dicecar KPK soal Pengaturan Temuan Audit BPK

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:26

Terungkap, 307 Ribu QR Code BBM Subsidi Bermasalah Diblokir

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:17

Selengkapnya