Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025/RMOL

Politik

Bahlil Minta Masyarakat Jangan Serius Tanggapi Kebijakan Tarif Trump

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 01:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Indonesia diminta tidak perlu panik dan tidak serius menanggapi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam menyikapi kehebohan tarif resiprokal Donald Trump beberapa hari terakhir.

"Menurut saya, ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir," kata Bahlil ketika memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025.


Bahlil berpandangan, bahwa apa yang dilakukan Trump merupakan gerakan tambahan untuk melakukan kompromi dengan negara-negara lain terkait perdagangan di dunia sebagaimana pengalamannya di dunia usaha ketika berada di HIPMI.

"Karena kalau disuruh datang baik-baik nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan habis itu orang akan datang. Kira-kira, mirip-mirip itulah yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang. Dia buat dulu gerakan dia suruh orang semua kompromi," ucapnya.

Menteri ESDM itu mengurai dalam data BPS defisit perdagangan di Indonesia sebesar 14,6 miliar Dolar AS dan perlu melakukan strategi dagang yang benar.

"Itu angka yang benar dan itu telah dikonfirmasi ke BPS, karena kita harus selalu berpegang pada data yang benar," tegasnya.

"Nah, kalau itu yang menjadi rujukan maka kita harus membuat satu strategi untuk membuat neraca perdagangan kita itu seimbang," sambung dia.

Dari sektor energi, kata Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah menambahkan ekonomi dalam negeri hingga 14 miliar Dolar AS dan dianggap tidak mengubah tatanan regulasi di dalam negeri.

"Dari sektor kita beli LPG kita beli cloth dari sana. Sehingga apa? Tidak merubah tatanan fundamental regulasi yang sudah baik, untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara kita khususnya di bidang hilirisasi dan industrialisasi," ucapnya.

"Nah, sudah barang tentu, ini pasti ada bargaining dan itu menurut saya biasa-biasa saja," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

UPDATE

Bakamla Kirim KN. Singa Laut-402 untuk Misi Kemanusiaan ke Siau

Jumat, 09 Januari 2026 | 05:40

Intelektual Muda NU: Pelapor Pandji ke Polisi Khianati Tradisi Humor Gus Dur

Jumat, 09 Januari 2026 | 05:22

Gilgamesh dan Global Antropogenik

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:59

Alat Berat Tiba di Aceh

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:45

Program Jatim Agro Sukses Sejahterakan Petani dan Peternak

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:22

Panglima TNI Terima Penganugerahan DSO dari Presiden Singapura

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:59

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Mengawal Titiek Soeharto

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:25

Intelektual Muda NU Pertanyakan Ke-NU-an Pelapor Pandji Pragiwaksono

Jumat, 09 Januari 2026 | 02:59

Penampilan TNI di Pakistan Day Siap Perkuat Diplomasi Pertahanan

Jumat, 09 Januari 2026 | 02:42

Selengkapnya