Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025/RMOL

Politik

Bahlil Minta Masyarakat Jangan Serius Tanggapi Kebijakan Tarif Trump

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 01:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Indonesia diminta tidak perlu panik dan tidak serius menanggapi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam menyikapi kehebohan tarif resiprokal Donald Trump beberapa hari terakhir.

"Menurut saya, ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir," kata Bahlil ketika memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu malam, 16 April 2025.


Bahlil berpandangan, bahwa apa yang dilakukan Trump merupakan gerakan tambahan untuk melakukan kompromi dengan negara-negara lain terkait perdagangan di dunia sebagaimana pengalamannya di dunia usaha ketika berada di HIPMI.

"Karena kalau disuruh datang baik-baik nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan habis itu orang akan datang. Kira-kira, mirip-mirip itulah yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang. Dia buat dulu gerakan dia suruh orang semua kompromi," ucapnya.

Menteri ESDM itu mengurai dalam data BPS defisit perdagangan di Indonesia sebesar 14,6 miliar Dolar AS dan perlu melakukan strategi dagang yang benar.

"Itu angka yang benar dan itu telah dikonfirmasi ke BPS, karena kita harus selalu berpegang pada data yang benar," tegasnya.

"Nah, kalau itu yang menjadi rujukan maka kita harus membuat satu strategi untuk membuat neraca perdagangan kita itu seimbang," sambung dia.

Dari sektor energi, kata Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah menambahkan ekonomi dalam negeri hingga 14 miliar Dolar AS dan dianggap tidak mengubah tatanan regulasi di dalam negeri.

"Dari sektor kita beli LPG kita beli cloth dari sana. Sehingga apa? Tidak merubah tatanan fundamental regulasi yang sudah baik, untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara kita khususnya di bidang hilirisasi dan industrialisasi," ucapnya.

"Nah, sudah barang tentu, ini pasti ada bargaining dan itu menurut saya biasa-biasa saja," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya