Wakil Ketua DPR Adies Kadir/Net
Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia dengan kenaikan gaji, disambut baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan bahwa wacana Kepala Negara tersebut sangat baik.
“Tentunya, ini kan wacana bagus,” ujar Adies kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 April 2025.
Menurut Adies, Presiden Prabowo dengan berbagai pengalamannya telah lama melihat gejala-gejala yang tidak beres dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu opsinya mewacanakan kenaikan gaji hakim.
“Alhamdulillah ini Presiden sebelum itu sudah melihat gejala-gejala. Makanya dia akan menaikkan gaji terlebih dahulu. Mungkin ini feelingnya Pak Presiden dengan pengalamannya yang luar biasa,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Namun demikian, selain menaikkan gaji hakim, Adies berpandangan bahwa Mahkamah Agung (MA) dan ekosistem peradilan di Tanah Air harus diperbaiki.
“Harus dibarengi di MA dan di peradilan harus diperbaiki. Ini MA lagi berbenah seluruhnya. Memperbaiki diri baru mulai tapi ini kecolongan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Adies yang merupakan legislator Partai Golkar ini mendorong MA untuk berbenah dengan mengatur rekrutmen hingga penempatan para calon hakim yang akan bertugas.
“Mudah-mudahan MA bisa lebih cepat mengatur seleksi hakim yang akan masuk menjadi hakim baru, tambahan hakim baru, kemudian hakim yang menjabat di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA,” kata dia.
“Jadi, kita harapkan ini berjalan lebih cepat dan diharapkan bisa lebih baik dan bisa merubah perilaku hakim dalam tanda kutip bukan semua hakim, masih banyak hakim yang bagus terus terang,” sambungnya.
Adies meyakini dari sekitar 8000-an hakim yang ada di Indonesia tidak semua korup dan mudah disuap. Dengan kata lain, masih banyak hakim yang memiliki integritas.
“Hampir semua hakim baik. 8000 hakim kurang lebih separoh lebih 60 persen ada di luar daerah dan mereka betul-betul bekerja tidak pernah terkontaminasi hal hal yang tidak baik yang mencoba meracuni mereka,” katanya.
“Mungkin bisa suatu saat ditukar hakim yang di luar itu masuk ke sini yang di Jawa dikeluarin semua biar merasakan semua salah satu usulan kami di Komisi III,” demikian Adies.
Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mabukkan gaji hakim di Indonesia. Tujuannya agar mereka tidak bisa disuap.
Rencana itu disampaikan Prabowo dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 4 April 2025.
“Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang," ujar Prabowo.
