Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar/Istimewa
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mempertanyakan belum adanya langkah dari pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang masa jabatannya akan berakhir pada Agustus tahun ini.
Legislator PDI Perjuangan itu menilai Kementerian ESDM belum menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan proses pergantian komite tersebut.
“Sudah lewat dua bulan, tetapi belum ada tanda-tanda keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pergantian Komite BPH Migas,” ujar Gunhar dalam keterangannya, Rabu 16 April 2025.
Ia juga menyoroti bahwa hingga kini Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, belum pernah menyampaikan perkembangan pembentukan Pansel dalam rapat kerja dengan Komisi XII.
“Kok bisa kami, sebagai mitra pengawasan BPH Migas, tidak pernah diajak bicara? Kalau pemerintah serius, seharusnya Pansel sudah dibentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, bukan baru diributkan setelah Maret ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gunhar merujuk pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Presiden harus mengajukan calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan yang sedang berjalan berakhir.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan kelembagaan dalam tata kelola sektor energi. Kekosongan jabatan, lanjutnya, dapat mengganggu fungsi pengawasan distribusi BBM dan gas bumi yang menjadi tugas utama BPH Migas.
“Kalau Komite BPH Migas periode 2021-2025 mulai menjabat pada 9 Agustus 2021, maka masa tugas mereka akan berakhir 9 Agustus 2025. Artinya, proses seleksi harusnya sudah dimulai sejak Maret 2025. Sekarang sudah April, tapi belum ada tanda-tanda dimulainya proses itu,” ujarnya.
Gunhar menegaskan, keterlibatan Komisi XII dalam proses awal seleksi bukan sekadar formalitas, melainkan penting untuk menyelaraskan visi dan arah kelembagaan BPH Migas ke depan.
“Kami ingin tahu, apa sebenarnya arah kebijakan pemerintah ke depan. Apa kebutuhan BPH Migas saat ini dan nanti? Semua itu harus dibicarakan secara terbuka sebelum proses seleksi dimulai,” tuturnya.
Ia juga memastikan Komisi XII akan segera mempertanyakan pembentukan Pansel Komite BPH Migas itu dalam masa sidang nanti.
“Kami akan sesegera mungkin mempertanyakan hal itu dalam masa sidang nanti kepada Menteri ESDM,” pungkasnya.
