Berita

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion/Net

Politik

Kekerasan di Papua Terus Berulang, Komisi XIII Minta Pemerintah Lakukan Pendekatan Dialogis

SELASA, 15 APRIL 2025 | 15:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi XIII DPR menyesalkan kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus berulang. 

Anggota Komisi XIII  DPR Mafirion meminta pemerintah untuk terus meningkatkan pendekatan dialogis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mengatasi konflik di Tanah Cendrawasih itu.

“Pemerintah harus meningkatkan jalur dialog secara intensif. Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,” ujar Mafirion, dalam keterangannya, Selasa 15 April 2025. 


Politikus PKB ini mengungkapkan bahwa pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama. Kendati demikian, pendekatan tersebut diyakini akan bisa menghasilkan solusi perdamaian abadi. 

“Ini bukan pendekatan singkat tapi harus berkesinambungan. Kita pernah memiliki sejarah konflik yang terjadi di Aceh. Tapi dengan adanya dialog demi dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai Helsinki, konflik itu bisa terselesaikan,” ujarnya. 

Pendekatan dialogis, kata Mafirion, pernah dilakukan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh. 

Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, aktivis HAM dan melakukan pendekatan non militer secara humanis. 

“Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi,” katanya. 

Legislator asal Riau ini menegaskan jika pembunuhan 12 pendulang emas oleh KKB jelas-jelas bukan peristiwa kriminal biasa. Menurutnya pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh motif politik.  

“Pembunuhan kepada pendulang emas ini adalah tindakan kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan pertama kali pembunuhan dilakukan. Tidak ada rasa aman dan nyaman warga sipil di Papua karena selalu berada dalam ancaman pembunuhan yang bisa terjadi kapanpun. Harta benda warga sipil juga habis dengan adanya konflik ini,” kata Mafirion. 

Mafirion mengatakan pemerintah harus terus bergerak meningkatkan keamanan warga sipil yang tinggal di Pulau Cendrawasih itu. Ia mengakui pemerintah telah berusaha untuk mengatasi konflik yang terjadi di Papua mulai dari pendekatan keamanan, militer. 

“Tapi berkaca dari berbagai pendekatan keamanan dan militer yang telah dilakukan, pemerintah harusnya sudah dapat memetakan pendekatan dialogis untuk mencapai penyelesaian konflik,” pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya