Berita

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion/Net

Politik

Kekerasan di Papua Terus Berulang, Komisi XIII Minta Pemerintah Lakukan Pendekatan Dialogis

SELASA, 15 APRIL 2025 | 15:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi XIII DPR menyesalkan kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus berulang. 

Anggota Komisi XIII  DPR Mafirion meminta pemerintah untuk terus meningkatkan pendekatan dialogis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mengatasi konflik di Tanah Cendrawasih itu.

“Pemerintah harus meningkatkan jalur dialog secara intensif. Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,” ujar Mafirion, dalam keterangannya, Selasa 15 April 2025. 


Politikus PKB ini mengungkapkan bahwa pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama. Kendati demikian, pendekatan tersebut diyakini akan bisa menghasilkan solusi perdamaian abadi. 

“Ini bukan pendekatan singkat tapi harus berkesinambungan. Kita pernah memiliki sejarah konflik yang terjadi di Aceh. Tapi dengan adanya dialog demi dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai Helsinki, konflik itu bisa terselesaikan,” ujarnya. 

Pendekatan dialogis, kata Mafirion, pernah dilakukan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh. 

Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, aktivis HAM dan melakukan pendekatan non militer secara humanis. 

“Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi,” katanya. 

Legislator asal Riau ini menegaskan jika pembunuhan 12 pendulang emas oleh KKB jelas-jelas bukan peristiwa kriminal biasa. Menurutnya pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh motif politik.  

“Pembunuhan kepada pendulang emas ini adalah tindakan kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan pertama kali pembunuhan dilakukan. Tidak ada rasa aman dan nyaman warga sipil di Papua karena selalu berada dalam ancaman pembunuhan yang bisa terjadi kapanpun. Harta benda warga sipil juga habis dengan adanya konflik ini,” kata Mafirion. 

Mafirion mengatakan pemerintah harus terus bergerak meningkatkan keamanan warga sipil yang tinggal di Pulau Cendrawasih itu. Ia mengakui pemerintah telah berusaha untuk mengatasi konflik yang terjadi di Papua mulai dari pendekatan keamanan, militer. 

“Tapi berkaca dari berbagai pendekatan keamanan dan militer yang telah dilakukan, pemerintah harusnya sudah dapat memetakan pendekatan dialogis untuk mencapai penyelesaian konflik,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya