Berita

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

PKB Tepis Ada Matahari Kembar di Pemerintahan Prabowo

SENIN, 14 APRIL 2025 | 18:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Muncul kekhawatiran masyarakat bahwa ada "matahari kembar" di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menyusul sejumlah menteri warisan Jokowi berbondong-bondong sowan ke Solo, bahkan menyebut presiden dua periode itu sebagai bos.

Namun Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menegaskan, tidak ada matahari kembar di dalam sebuah pemerintahan.

"Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden. Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar Itu ada di presiden," kata Jazilul Fawaid di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025.


Disinggung soal dua pembantu Prabowo di pemerintahan sowan dan memanggil Jokowi sebagai bos, Gus Jazil enggan mempolitisasi pertemuan mereka dengan asumsi liar.

"Sudahlah, kita tidak usah mempolitisir halal bihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halal bihalal," tegasnya.

Menurut Gus Jazil, pertemuan beberapa menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Jokowi hanya sebatas halal bihalal usai perayaan Idulfitri 1446 Hijriah.

"Karena sekarang ini tumpukan dari media sosial ini luar biasa, dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halal bihalal? Boleh saja, kita semuanya boleh kok," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya