Berita

Kolase foto Presiden RI Prabowo Subianto dan Persiden AS Donald Trump/RMOL

Politik

Delegasi RI Jangan Inferior saat Negosiasi dengan Trump

SABTU, 12 APRIL 2025 | 01:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Delegasi yang akan dikirim Presiden Prabowo Subianto untuk bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus mengutamakan kepentingan nasional.
 
Dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP UNPAM), Efriza memperhatikan, langkah negosiasi sebagai respons terhadap kenaikan tarif perdagangan yang dikeluarkan Trump, terdapat potensi tidak menguntungkan bagi Indonesia. 

"Pilihan negosiasi dikhawatirkan apabila posisi Indonesia sudah inferior dan Amerika superior. Posisi tidak setara tentu tidak dapat dinilai sebagai pilihan negosiasi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Jumat, 11 April 2025.


Dia menilai, aspek tawar menawar yang kemungkinan terjadi pada negosiasi delegasi Indonesia dengan Trump atau pemerintah Amerika Serikat, adalah soal timbal balik penurunan tarif barang impor dari Indonesia dan keuntungan yang bakal diperoleh negeri Paman Sam. 

"Apalagi jika pilihannya adalah meningkatkan volume barang impor dari Amerika, bahkan juga adanya tawaran paket kebijakan dari pemerintah yang juga ingin menawarkan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal kepada Trump, berupa keringanan bea masuk dan untuk sejumlah pungutan perpajakan," tuturnya. 

Apabila negosiasi semacam itu terjadi, Efriza meyakini Trump kemungkinan besar menyetujui tarif barang impor Indonesia ke AS dapat turun. Hanya saja, pelemahan ekonomi dalam negeri juga dapat terjadi. 

"Jika seperti ini namanya bukan negosiasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, tetapi sekadar minta keringanan, layaknya 'antar pembeli dan penjual' di ranah dagang," jelasnya. 

Oleh karena itu, pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini mewanti-wanti potensi ketidakadilan ekonomi, kepada delegasi Indonesia yang dikirim Presiden Prabowo untuk bernegosiasi dengan Trump maupun pemerintahan Amerika Serikat. 

"Jadi Indonesia dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat perlu jelas dulu cara dan tujuan dari negosiasinya," ungkapnya. 

"Dan, juga perlu menunjukkan kedaulatan negara ini, jangan malah negosiasi memberikan keuntungan berlebih kepada Amerika dan keuntungan sedikit saja bagi Indonesia, pilihan negosiasi ini kekhawatiran terbesar adalah meningkatkan volume impor berdampak APBN," demikian pengamat dari Citra Institute itu menambahkan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya