Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Dampak Tarif Trump Lebih Dahsyat dari Krisis 1998

SABTU, 12 APRIL 2025 | 00:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Beberapa ekonom menilai bahwa tekanan ekonomi akibat tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak lebih parah dari krisis pandemi Covid-19. Bahkan ada yang menyebut situasi saat ini jauh dari skala krisis 1998. 

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Profesor Syafruddin Karimi menganggap hal itu mencerminkan kegagalan dalam membaca spektrum risiko jangka panjang dan dinamika geopolitik global yang berubah drastis.

Menurutnya, kebijakan tarif impor Trump bisa berdampak serius bagi perekonomian dalam negeri.


Ia menuturkan krisis pandemi memang menghantam sisi permintaan secara simultan dan melumpuhkan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, sedangkan krisis akibat tarif Trump menyusup secara perlahan namun sistemik.

“Melemahkan perdagangan global, merusak rantai pasok, menurunkan daya saing negara berkembang, dan menciptakan struktur tekanan permanen lewat ketidakpastian kebijakan dagang,” kata Prof. Syafruddin kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.

Lebih jauh, akademisi yang dikenal kritis ini menjelaskan tarif digunakan bukan sekadar sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai senjata geopolitik untuk memaksa negara lain tunduk pada kepentingan satu kekuatan. 

“Dalam konteks ini, dampaknya lebih berbahaya karena menyasar jantung kedaulatan ekonomi negara-negara yang menjadi sasaran,” ujarnya.

“Dibandingkan dengan krisis 1998 yang dipicu runtuhnya sistem moneter dan arus modal, situasi hari ini justru memperlihatkan pergeseran dari krisis finansial ke krisis kepercayaan terhadap tatanan ekonomi global,” sambungnya.

Menurutnya, jika para ekonom masih melihat tekanan tarif hari ini sebatas gangguan teknis biasa, tanpa melihat dimensi kekuasaan dan tekanan struktural yang menyertainya, maka mereka sedang melihat badai dengan kacamata kabut.

“Sudah saatnya analisis ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro semata, tetapi membaca arah kekuatan global dan posisi tawar bangsa-bangsa,” tegas dia.

“Karena krisis ekonomi bukan hanya tentang keruntuhan nilai tukar atau pertumbuhan negatif—tetapi juga tentang kehilangan kendali atas nasib sendiri dalam sistem ekonomi dunia yang semakin tak adil,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya