Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin 7 April 2025 lalu diyakini melahirkan sebuah deal politik.
Pasalnya, usai pertemuan langsung diumumkan secara resmi dan terbuka oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, sehari setelahnya, pada Selasa 8 April 2025.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau Hensat menyebut PDIP sebagai partai pemenang Pemilu memiliki DNA sebagai partai oposisi yang justru lebih hidup di luar pemerintahan.
"PDI Perjuangan itu kalau di luar pemerintahan, malah lebih enak. Itu karakter mereka. Jadi, meski oposisi, bukan berarti tidak ada deal," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI dalam keterangan resminya, Jumat 11 April 2025.
"Kalau tidak ada deal, ya tidak akan diumumkan. Kalau ada deal, barulah dibuka bahwa pertemuan itu terjadi. Ini soal menjaga marwah dan dinamika politik,” tambahnya.
Hensat akrab disapa berpendapat, kesepakatan politik tidak selalu berarti menambah kekuasaan atau keuntungan baru bagi pihak yang terlibat.
Dalam konteks pertemuan Prabowo-Megawati, kesepakatan tersebut bisa jadi lebih tentang mempertahankan posisi atau ‘kenikmatan’ yang sudah ada.
Ia mencontohkan posisi Puan Maharani yang tetap menjadi Ketua DPR RI meskipun 80 persen kursi parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo.
Selain itu, Hensat juga menyinggung kelangsungan jabatan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta yang tidak diganggu proses politiknya.
"Deal politik itu bukan cuma soal memperpanjang kekuasaan, tapi bisa juga mempertahankan kuasa yang sudah ada. Misalnya, Puan tetap Ketua DPR, padahal kalau mau, dengan kekuatan koalisi, UU MD3 bisa diubah,” jelas dia.
“Atau Mas Pram yang tetap jadi gubernur tanpa ada gangguan. Itu bagian dari menjaga kenikmatan yang sudah ada," pungkasnya.
