Berita

Politikus PDIP, Guntur Romli, membacakan surat tertulis dari Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Lewat Pesan Tertulis, Hasto Sebut Akibat Jokowi Salah Urus Negara Berdampak ke Pemerintahan Prabowo

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 14:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dampak ekonomi yang dirasakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini dianggap sebagai akibat dari salah urus negara yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Demikian poin utama dari pesan tertulis Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melalui surat yang dibacakan politikus PDIP, Guntur Romli, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025.

"Kami ingin membacakan surat dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto, tadi sebelum berangkat ke pengadilan, beliau sempat menitipkan surat yang disampaikan kepada saya untuk dibacakan kepada masyarakat Indonesia," ucap Guntur Romli kepada wartawan.


Yang pertama, kata Guntur, Hasto mengucapkan selamat Idulfitri 1446 Hijriah. 

"Di dalam tahanan KPK, saya Hasto Kristiyanto selalu mendoakan bangsa dan negara khususnya bagi perjuangan terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara. Doa tersebut diiringi puasa khusus termasuk 36 jam tidak makan, tidak minum, yang ditempatkan sebagai bagian dari penggemblengan jiwa dan raga," tutur Guntur membacakan pesan Hasto.

Selama berada di Rutan KPK, lanjut Guntur, Hasto terus mengobarkan semangat juang melalui olah spiritual dan berolahraga secara teratur, sehingga hidup semakin disempurnakan.

"Di dalam tahanan terjadi kristalisasi nilai dan semangat karena itulah jangan pernah takut berjuang bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan. Bangsa akan semakin kuat karena energi positif seluruh anak bangsanya," imbuh Guntur membacakan pesan Hasto.

Hasto juga berpesan agar seluruh komponen bangsa untuk terus bersatu dan bekerjasama menghadapi berbagai tantangan perekonomian guna mengatasi berbagai kesulitan akibat abuse of power pada periode sebelumnya.

"Jadi segala dampak yang terjadi kesulitan ekonomi, terpaksa efisiensi pada pemerintahan Pak Prabowo sekarang karena akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Jokowi Widodo," tegas Hasto, seperti dibacakan Guntur.

"Terus gelorakan pentingnya supremasi hukum, tanpa ada hukum yang berkeadilan tidak ada kemakmuran. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan. Terima kasih, Hasto Kristiyanto," pungkas Guntur membacakan pesan Hasto.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya