Sidang putusan sela terdakwa Hasto Kristiyanto/RMOL
Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Hasto Kristiyanto menyatakan banding atas putusan sela Majelis Hakim yang menolak eksepsi atau nota keberatan sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.
Hal itu disampaikan langsung tim PH terdakwa Hasto usai mendengarkan putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025.
"Terhadap putusan ini kepada terdakwa dan penasihat hukum dapat mengajukan permohonan sebagaimana telah ditentukan oleh UU. Dan oleh karena putusan eksepsi atas penasihat hukum terdakwa ditolak, maka sidang dilanjutkan dengan acara berikutnya yaitu adalah pemeriksaan saksi," kata Hakim Ketua, Rios Rahmanto, Jumat siang, 11 April 2025.
Majelis Hakim menjadwalkan agenda berikutnya, yakni pemeriksaan saksi dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 17 April 2025.
"Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan penuntut umum?" tanya Hakim Ketua Rios.
Tim JPU KPK pun menyatakan cukup. Sehingga, Hakim Ketua Rios memberikan kesempatan kepada tim PH terdakwa Hasto.
"Kami akan menyatakan banding terhadap putusan sela ini tentu saja nanti akan kami sampaikan bersama-sama dengan pokok perkara," kata PH terdakwa Hasto, Maqdir Ismail.
Selain itu, Maqdir juga meminta agar tim JPU KPK dapat memberikan nama-nama saksi yang akan dihadirkan ke persidangan sebelum persidangan berlangsung.
Dalam putusan sela, Majelis Hakim menolak eksepsi yang disampaikan terdakwa Hasto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maupun PH-nya.
Majelis Hakim juga meminta agar tim JPU untuk melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan.
Dalam surat dakwaan, Hasto didakwa melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020.
Perintangan penyidikan itu dilakukan Hasto dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022.
Selain itu, Hasto juga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK pada saat pemeriksaan sebagai saksi pada 10 Juni 2024. Perbuatan Hasto itu mengakibatkan penyidikan atas nama tersangka Harun Masiku terhambat.
Atas perbuatannya, Hasto Kristiyanto didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 21 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
Selanjutnya, Hasto juga didakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan.
Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022 mengupayakan agar KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
Atas perkara suap itu, Hasto didakwa dengan dakwaan Kedua Pertama Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP atau dakwaan Kedua-Kedua Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
