Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara bersama tujuh jurnalis senior di Perpustakaan Pribadi Hambalang, Bogor/Ist
Pandangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara bersama tujuh jurnalis senior di Perpustakaan Pribadi Hambalang, Bogor, pada Minggu 6 April 2025, perlu dikaji secara objektif dan konstruktif.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto mengatakan, periode 100 hingga 150 hari pertama pemerintahan belum cukup untuk menilai secara menyeluruh keberhasilan pemerintah dalam memenuhi harapan dan ekspektasi nasional.
Heri menegaskan bahwa proses pemerintahan membutuhkan waktu dan tidak bisa diukur secara instan.
“Tantangan global serta dinamika internal bangsa juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai kinerja pemerintahan,” kata Heri dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat 11 April 2025.
Lebih lanjut, Heri menekankan bahwa profesionalitas dan integritas para penyelenggara negara harus menjadi prioritas.
"Kita harus mengingat pentingnya konsistensi dalam penerapan sistem meritokrasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran agar tetap mendapatkan kepercayaan publik," kata Heri.
Menurutnya, salah satu aspek yang perlu diapresiasi adalah tingkat literasi dan pengalaman Presiden Prabowo yang membedakannya dari pemimpin sebelumnya.
“Kita harus menilai secara objektif dan tidak berprasangka buruk,” kata Heri.
Dalam era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan post-truth, Heri mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilah informasi agar tidak terjebak pada berita hoaks.
“Kita harus memiliki ketajaman dalam menilai apakah sebuah informasi valid atau tidak,” kata Heri.
Selain itu, Heri juga menyoroti pentingnya mendukung agenda pemerintah dalam mencapai swasembada dan kemandirian bangsa. Menurutnya, langkah ini menunjukkan itikad baik yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa.
Heri juga menyinggung fenomena regulasi yang muncul di era Presiden AS Donald Trump, yang menunjukkan adanya indikasi reaksi global terhadap nasionalisme ekonomi versus globalisasi.
Ia menekankan bahwa Indonesia harus bersikap proaktif dan responsif dalam menghadapi dinamika tersebut, bukan sekadar reaktif.
“Dengan memahami tantangan global serta menjaga profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan, kita dapat memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat menuju kemajuan dan kemandirian,” pungkas Heri.
