Berita

Wakil Perdana Menteri Vietnam, Ho Duc Phoc/Bloomberg

Bisnis

Jadi Negara Pertama yang Lobi AS, Vietnam Mulai Negosiasi Usai Trump Tunda Tarif Baru

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 15:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Vietnam dan Amerika Serikat sepakat memulai pembicaraan dagang bilateral menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang menunda penerapan tarif impor baru selama 90 hari. 

Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam upaya memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di tengah ketegangan perdagangan yang sempat meningkat.

"Vietnam ingin mempertahankan hubungan ekonomi dan perdagangan yang stabil dengan AS untuk kepentingan bisnis dan masyarakat kedua negara," kata Wakil Perdana Menteri Vietnam, Ho Duc Phoc, dalam pernyataan resmi usai bertemu dengan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.


Seperti dikutip dari Bloomberg pada Kamis 10 April 2025, Vietnam yang terkena tarif resiprokal 46 persen  menjadi negara pertama yang merespons ajakan negosiasi dari Trump setelah percakapan telepon antara pemimpin Partai Komunis Vietnam To Lam dan Trump pekan lalu. 

Para eksportir di Vietnam kini berharap kesepakatan ini bisa meredakan ketidakpastian dan membuka jalan keluar dari potensi krisis perdagangan.

Dalam rangkaian kunjungan bisnisnya ke AS, Phoc juga dijadwalkan bertemu dengan para eksekutif SpaceX pada Kamis. Pertemuan tersebut disebut akan membahas izin uji coba layanan internet Starlink di Vietnam. Namun, agenda ini masih dapat berubah tergantung dinamika di lapangan.

Langkah diplomatik ini membawa angin segar bagi pasar saham Vietnam. Indeks saham lokal melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua dekade pada perdagangan Kamis pagi. 

"Penundaan tarif selama 90 hari menjadi angin segar bagi Vietnam dan mendorong optimisme pelaku pasar," kata manajer dana dari Asia Frontier Capital di Hong Kong, Ruchir Desai.

Sebelumnya, Ho Duc Phoc juga hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Vietnam Airlines dan Citibank di New York, yang mencakup pembiayaan senilai sedikitnya  560 juta Dolar AS untuk pembelian pesawat Boeing. Maskapai VietJet juga mengamankan pendanaan sebesar 300 juta Dolar AS dari AV AirFinance untuk ekspansi armada mereka. 

Sementara itu, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menegaskan komitmen negaranya untuk menanggapi kekhawatiran AS terkait hambatan non-tarif. 

Ia juga menyatakan bahwa Vietnam akan meningkatkan pembelian produk-produk AS, termasuk di sektor pertahanan dan keamanan, serta mempercepat pengiriman pesawat-pesawat komersial yang telah dikontrak sebelumnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya