Berita

Ilustrasi/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

Hadapi Kebijakan Tarif AS, Indonesia Perlu Pendekatan Progresif untuk Tingkatkan Posisi Tawar

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 10:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL.  Jalur diplomasi tetap menjadi prioritas Indonesia untuk meredakan ketegangan tarif dengan Amerika Serikat (AS). 

Dalam Forum Silaturahmi Bersama Presiden pada 8 April lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan fokus pada langkah-langkah defensif seperti percepatan reformasi fiskal, deregulasi perpajakan, serta optimalisasi peluang dari trade diversion, guna menjaga stabilitas perekonomian nasional, dalam gelombang kebijakan tarif proteksionis dari AS.

Namun, meski menggunakan jalur diplomasi, pendekatan yang berhati-hati ini dinilai belum sepenuhnya memadai dalam membangun posisi tawar yang kuat bagi Indonesia di kancah perdagangan global.


Indonesia memerlukan strategi yang lebih proaktif, menurut Kusfiardi, analis ekonomi politik dari FINE Institute. 

“Mengandalkan diplomasi semata tanpa langkah konkret di lapangan, bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan,” tegasnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis 10 April 2025. 

Pandangan serupa disampaikan oleh Suryani Motik, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, yang menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak bersikap pasif. Dalam artikelnya bertajuk "Dirtylateral: Fair Trade ala Trump?", Suryani mengingatkan bahwa pemerintah perlu berani menerapkan hambatan nontarif yang efektif guna melindungi kepentingan nasional.

Pendekatan ini sejalan dengan teori realisme dalam ekonomi politik internasional yang memandang negara sebagai aktor rasional yang harus mengutamakan kepentingan strategis dalam menghadapi dinamika global yang kompetitif. Melalui penerapan instrumen kebijakan yang lebih tegas, Indonesia tidak hanya mampu memitigasi dampak kebijakan tarif AS, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonominya.

“Dalam konteks ini, Indonesia harus menyeimbangkan diplomasi dengan langkah-langkah protektif yang sah, sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” tambah Kusfiardi. 

Ia juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap sektor-sektor yang paling terdampak dan merumuskan kebijakan countermeasure yang terukur.

Dengan langkah strategis yang lebih progresif, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan global dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya