Berita

Ilustrasi/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

Hadapi Kebijakan Tarif AS, Indonesia Perlu Pendekatan Progresif untuk Tingkatkan Posisi Tawar

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 10:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL.  Jalur diplomasi tetap menjadi prioritas Indonesia untuk meredakan ketegangan tarif dengan Amerika Serikat (AS). 

Dalam Forum Silaturahmi Bersama Presiden pada 8 April lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan fokus pada langkah-langkah defensif seperti percepatan reformasi fiskal, deregulasi perpajakan, serta optimalisasi peluang dari trade diversion, guna menjaga stabilitas perekonomian nasional, dalam gelombang kebijakan tarif proteksionis dari AS.

Namun, meski menggunakan jalur diplomasi, pendekatan yang berhati-hati ini dinilai belum sepenuhnya memadai dalam membangun posisi tawar yang kuat bagi Indonesia di kancah perdagangan global.


Indonesia memerlukan strategi yang lebih proaktif, menurut Kusfiardi, analis ekonomi politik dari FINE Institute. 

“Mengandalkan diplomasi semata tanpa langkah konkret di lapangan, bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan,” tegasnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis 10 April 2025. 

Pandangan serupa disampaikan oleh Suryani Motik, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, yang menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak bersikap pasif. Dalam artikelnya bertajuk "Dirtylateral: Fair Trade ala Trump?", Suryani mengingatkan bahwa pemerintah perlu berani menerapkan hambatan nontarif yang efektif guna melindungi kepentingan nasional.

Pendekatan ini sejalan dengan teori realisme dalam ekonomi politik internasional yang memandang negara sebagai aktor rasional yang harus mengutamakan kepentingan strategis dalam menghadapi dinamika global yang kompetitif. Melalui penerapan instrumen kebijakan yang lebih tegas, Indonesia tidak hanya mampu memitigasi dampak kebijakan tarif AS, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonominya.

“Dalam konteks ini, Indonesia harus menyeimbangkan diplomasi dengan langkah-langkah protektif yang sah, sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” tambah Kusfiardi. 

Ia juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap sektor-sektor yang paling terdampak dan merumuskan kebijakan countermeasure yang terukur.

Dengan langkah strategis yang lebih progresif, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan global dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya