Berita

Ilustrasi/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

Hadapi Kebijakan Tarif AS, Indonesia Perlu Pendekatan Progresif untuk Tingkatkan Posisi Tawar

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 10:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL.  Jalur diplomasi tetap menjadi prioritas Indonesia untuk meredakan ketegangan tarif dengan Amerika Serikat (AS). 

Dalam Forum Silaturahmi Bersama Presiden pada 8 April lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan fokus pada langkah-langkah defensif seperti percepatan reformasi fiskal, deregulasi perpajakan, serta optimalisasi peluang dari trade diversion, guna menjaga stabilitas perekonomian nasional, dalam gelombang kebijakan tarif proteksionis dari AS.

Namun, meski menggunakan jalur diplomasi, pendekatan yang berhati-hati ini dinilai belum sepenuhnya memadai dalam membangun posisi tawar yang kuat bagi Indonesia di kancah perdagangan global.


Indonesia memerlukan strategi yang lebih proaktif, menurut Kusfiardi, analis ekonomi politik dari FINE Institute. 

“Mengandalkan diplomasi semata tanpa langkah konkret di lapangan, bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan,” tegasnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis 10 April 2025. 

Pandangan serupa disampaikan oleh Suryani Motik, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, yang menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak bersikap pasif. Dalam artikelnya bertajuk "Dirtylateral: Fair Trade ala Trump?", Suryani mengingatkan bahwa pemerintah perlu berani menerapkan hambatan nontarif yang efektif guna melindungi kepentingan nasional.

Pendekatan ini sejalan dengan teori realisme dalam ekonomi politik internasional yang memandang negara sebagai aktor rasional yang harus mengutamakan kepentingan strategis dalam menghadapi dinamika global yang kompetitif. Melalui penerapan instrumen kebijakan yang lebih tegas, Indonesia tidak hanya mampu memitigasi dampak kebijakan tarif AS, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonominya.

“Dalam konteks ini, Indonesia harus menyeimbangkan diplomasi dengan langkah-langkah protektif yang sah, sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” tambah Kusfiardi. 

Ia juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap sektor-sektor yang paling terdampak dan merumuskan kebijakan countermeasure yang terukur.

Dengan langkah strategis yang lebih progresif, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan global dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya