Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Ist

Bisnis

Balas Tarif Trump, Masyarakat Jangan Konsumsi Produk AS

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 04:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Untuk membalas kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, masyarakat bisa melakukan boikot produk-produk asal AS.

"Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia harus kompak meninggalkan produk-produk Amerika," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL yang dikutip Selasa 8 April 2025.

Produk-produk buatan AS yang banyak diperdagangkan di pasar global, seperti elektronik, otomotif, tekstil, dan makanan, bisa diganti produk dari negara-negara lain atau buatan lokal.


"Jika seluruh dunia kompak menghentikan konsumsi barang-barang buatan AS, hal ini bisa menjadi pukulan besar bagi Trump," kata Sugiyanto.

Dalam kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa pelaku usaha di AS yang bergantung pada keuntungan dari ekspor produk mereka akan menghadapi kebangkrutan dengan cepat. 

"Dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian AS, karena hal ini berpotensi memicu efek domino yang sulit diprediksi, dengan dampak negatif yang meluas," kata Sugiyanto.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar 10 persen untuk semua barang impor dari negara asing pada Rabu 2 April 2025 atau Kamis dini hari WIB.

Selain tarif dasar, Trump juga memberlakukan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara yang dianggap sebagai "pelanggar terburuk" dalam hal hambatan perdagangan, termasuk Indonesia.

Tarif yang lebih tinggi diberlakukan untuk beberapa negara, seperti China yang dikenakan tarif 35 persen, Uni Eropa 20 persen, Vietnam 46 persen, Taiwan 32 persen, dan Jepang 24 persen. 

Negara lain yang terkena tarif lebih tinggi termasuk India dengan 26 persen, Swiss 21 persen, Malaysia 24 persen, Indonesia 32 persen, Kamboja 49 persen, dan Inggris 10 persen.






Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya