Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Ist

Bisnis

Balas Tarif Trump, Masyarakat Jangan Konsumsi Produk AS

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 04:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Untuk membalas kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, masyarakat bisa melakukan boikot produk-produk asal AS.

"Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia harus kompak meninggalkan produk-produk Amerika," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL yang dikutip Selasa 8 April 2025.

Produk-produk buatan AS yang banyak diperdagangkan di pasar global, seperti elektronik, otomotif, tekstil, dan makanan, bisa diganti produk dari negara-negara lain atau buatan lokal.


"Jika seluruh dunia kompak menghentikan konsumsi barang-barang buatan AS, hal ini bisa menjadi pukulan besar bagi Trump," kata Sugiyanto.

Dalam kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa pelaku usaha di AS yang bergantung pada keuntungan dari ekspor produk mereka akan menghadapi kebangkrutan dengan cepat. 

"Dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian AS, karena hal ini berpotensi memicu efek domino yang sulit diprediksi, dengan dampak negatif yang meluas," kata Sugiyanto.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar 10 persen untuk semua barang impor dari negara asing pada Rabu 2 April 2025 atau Kamis dini hari WIB.

Selain tarif dasar, Trump juga memberlakukan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara yang dianggap sebagai "pelanggar terburuk" dalam hal hambatan perdagangan, termasuk Indonesia.

Tarif yang lebih tinggi diberlakukan untuk beberapa negara, seperti China yang dikenakan tarif 35 persen, Uni Eropa 20 persen, Vietnam 46 persen, Taiwan 32 persen, dan Jepang 24 persen. 

Negara lain yang terkena tarif lebih tinggi termasuk India dengan 26 persen, Swiss 21 persen, Malaysia 24 persen, Indonesia 32 persen, Kamboja 49 persen, dan Inggris 10 persen.






Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya