Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Ist

Bisnis

Balas Tarif Trump, Masyarakat Jangan Konsumsi Produk AS

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 04:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Untuk membalas kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, masyarakat bisa melakukan boikot produk-produk asal AS.

"Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia harus kompak meninggalkan produk-produk Amerika," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL yang dikutip Selasa 8 April 2025.

Produk-produk buatan AS yang banyak diperdagangkan di pasar global, seperti elektronik, otomotif, tekstil, dan makanan, bisa diganti produk dari negara-negara lain atau buatan lokal.


"Jika seluruh dunia kompak menghentikan konsumsi barang-barang buatan AS, hal ini bisa menjadi pukulan besar bagi Trump," kata Sugiyanto.

Dalam kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa pelaku usaha di AS yang bergantung pada keuntungan dari ekspor produk mereka akan menghadapi kebangkrutan dengan cepat. 

"Dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian AS, karena hal ini berpotensi memicu efek domino yang sulit diprediksi, dengan dampak negatif yang meluas," kata Sugiyanto.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar 10 persen untuk semua barang impor dari negara asing pada Rabu 2 April 2025 atau Kamis dini hari WIB.

Selain tarif dasar, Trump juga memberlakukan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara yang dianggap sebagai "pelanggar terburuk" dalam hal hambatan perdagangan, termasuk Indonesia.

Tarif yang lebih tinggi diberlakukan untuk beberapa negara, seperti China yang dikenakan tarif 35 persen, Uni Eropa 20 persen, Vietnam 46 persen, Taiwan 32 persen, dan Jepang 24 persen. 

Negara lain yang terkena tarif lebih tinggi termasuk India dengan 26 persen, Swiss 21 persen, Malaysia 24 persen, Indonesia 32 persen, Kamboja 49 persen, dan Inggris 10 persen.






Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya