Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Ist

Bisnis

Balas Tarif Trump, Masyarakat Jangan Konsumsi Produk AS

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 04:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Untuk membalas kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, masyarakat bisa melakukan boikot produk-produk asal AS.

"Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia harus kompak meninggalkan produk-produk Amerika," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL yang dikutip Selasa 8 April 2025.

Produk-produk buatan AS yang banyak diperdagangkan di pasar global, seperti elektronik, otomotif, tekstil, dan makanan, bisa diganti produk dari negara-negara lain atau buatan lokal.


"Jika seluruh dunia kompak menghentikan konsumsi barang-barang buatan AS, hal ini bisa menjadi pukulan besar bagi Trump," kata Sugiyanto.

Dalam kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa pelaku usaha di AS yang bergantung pada keuntungan dari ekspor produk mereka akan menghadapi kebangkrutan dengan cepat. 

"Dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian AS, karena hal ini berpotensi memicu efek domino yang sulit diprediksi, dengan dampak negatif yang meluas," kata Sugiyanto.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar 10 persen untuk semua barang impor dari negara asing pada Rabu 2 April 2025 atau Kamis dini hari WIB.

Selain tarif dasar, Trump juga memberlakukan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara yang dianggap sebagai "pelanggar terburuk" dalam hal hambatan perdagangan, termasuk Indonesia.

Tarif yang lebih tinggi diberlakukan untuk beberapa negara, seperti China yang dikenakan tarif 35 persen, Uni Eropa 20 persen, Vietnam 46 persen, Taiwan 32 persen, dan Jepang 24 persen. 

Negara lain yang terkena tarif lebih tinggi termasuk India dengan 26 persen, Swiss 21 persen, Malaysia 24 persen, Indonesia 32 persen, Kamboja 49 persen, dan Inggris 10 persen.






Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya