Presiden Prabowo Subianto mendesak penghapusan sistem kuota impor yang selama ini membatasi masuknya barang ke Indonesia, terutama untuk barang-barang yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pernyataan presiden disambut gegap gempita dari para importir daging di Indonesia. Pasalnya, selama ini mereka terhambat dengan pembatasan kuota yang ternyata juga berdampak kepada konsumen atau masyarakat.
"Kami dari gabungan asosiasi sangat mengapresiasi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada tanggal 8 April 2025, dalam acara sarasehan ekonomi yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan, sehingga dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Bapak Presiden menekankan pentingnya menghapus kuota impor,” ucap perwakilan dari Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana kepada RMOL, Rabu, 9 April 2025.
Lanjut dia, hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan dalam tata niaga daging yang menyebabkan harga menjadi mahal dan merugikan konsumen, khususnya masyarakat kalangan bawah yang tidak mampu membeli daging dengan harga stabil yang tinggi.
“Kami juga mendukung pernyataan presiden untuk menghapus kuota, terutama penunjukan satu atau dua importir tertentu, serta membebaskan setiap pelaku usaha untuk berkompetisi secara sehat. Dengan demikian, masyarakat konsumen akan mendapatkan daging dengan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong semua kementerian terkait untuk segera melakukan deregulasi peraturan yang menghambat akses pelaku usaha dalam mengimpor daging.
“Ini termasuk relaksasi kuota untuk pemasukan daging kerbau dari India dan daging sapi dari Brasil secara langsung oleh pelaku usaha swasta, serta pengembalian kuota daging sapi reguler yang seharusnya tersedia pada tahun 2025,” ungkap dia.
Masih kata Teguh, mengingat kondisi daya beli masyarakat yang lemah dan penguatan Dolar AS yang terus berlangsung, sangat mendesak bagi dunia usaha, baik di industri pariwisata (hotel, restoran, dan katering) maupun industri pengolahan daging, untuk mendapatkan pasokan daging dengan harga terjangkau dari negara eksportir.
“Ini hanya dapat terwujud jika tidak ada pembatasan kuota dan izin daging kerbau dan sapi Brasil yang hanya diberikan kepada segelintir pelaku usaha,” tegasnya.
Ia menjelaskan konsumsi daging yang cukup adalah komoditas protein hewani yang berperan penting dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi masa depan. Maka dari itu, keterjangkauan harga daging sangat diharapkan agar konsumsi dapat meningkat dan tidak stagnan di angka 2,5-2,6 kg per kapita per tahun.
“Sebagai contoh, harga jual daging kerbau di Malaysia untuk potongan sekunder mencapai 15-16 ringgit, sementara di Indonesia harganya berkisar antara 85 ribu hingga 100 ribu rupiah. Dengan pola impor daging kerbau di Indonesia yang dikuasai oleh segelintir pihak, hal ini tidak dapat secara optimal menekan harga daging akibat praktik monopoli yang terjadi,” bebernya.
Dengan populasi Malaysia yang hanya 30 juta, mereka mengimpor hamper 130.000 ton daging kerbau per tahun. Sementara itu, populasi Indonesia yang 9 kali lebih banyak hanya mengimpor 100.000 ton, dan sering kali produk tersebut tidak laku dijual karena harga yang terlalu tinggi, sehingga terpaksa disimpan di gudang berbulan-bulan.
“Oleh karena itu, kami sepenuhnya mendukung agar petunjuk Bapak Presiden yang sudah disampaikan dengan jelas dan tegas dapat segera dilaksanakan oleh kementerian terkait dalam waktu singkat,” tandasnya.
Selain APPDI, pernyataan bersama ini juga dilayangkan oleh APPHI (Asosiasi Pengolahan Protein Hewani Indonesia), NAMPA (Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia) dan ADDI (Asosiasi Distributor Daging Indonesia).
