Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa 8 April 2025/RMOL

Bisnis

Jamin APBN Tak Jebol, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

SELASA, 08 APRIL 2025 | 19:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tidak jebol dan masih dalam target pemerintah di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sambil mengimbau masyarakat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir dengan defisit APBN.

"Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa 8 April 2025.


Bendahara negara itu menegaskan bahwa seluruh program Presiden Prabowo Subianto telah masuk ke dalam ruang anggaran.

"Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan," tegasnya.

Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran Rp616,2 triliun dari PDB, dengan menjaga realisasi belanja negara sesuai target Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara, termasuk Indonesia, yang menurutnya tidak memiliki dasar ekonomi.

“Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

“Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya