Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif Trump Lewat Proposal

Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam merespons kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang ditetapkan Amerika Serikat (AS).

Kebijakan ini merupakan cara Presiden AS Donald Trump untuk unggul dalam perang dagang yang sedang berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, serta negara-negara ASEAN, terus dilakukan.

"Tentu dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkrit dari Indonesia dan tentu kami selalu berkomunikasi dengan bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 7 April 2025.

Ekonom senior itu menegaskan Indonesia berusaha mendorong terbentuknya sejumlah kesepakatan strategis lewat proposal. 

Selain itu, komunikasi juga dilakukan secara intensif oleh para menteri perdagangan ASEAN, serta pihak U.S. Chamber of Commerce.

"Namun pada waktu yang sama seluruh negara juga ingin bertemu dengan Amerika," ungkap Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia turut mendorong pembentukan kesepakatan lewat mekanisme Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).

"Karena kami TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kami akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," tandasnya.