Berita

Gedung Putih/Net

Dunia

Lebih dari 50 Negara Colek Gedung Putih Minta Nego Tarif

SENIN, 07 APRIL 2025 | 11:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan terkait tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett dalam wawancara dengan ABC News "This Week" pada hari Minggu, 6 April 2025. 

Hassett menjelaskan bahwa tarif tersebut telah memicu respons dari banyak negara yang mencari negosiasi dengan Amerika Serikat.


"Sampai sekarang, lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan perdagangan," kata Hassett, seperti dimuat Reuters.

"Namun, tidak ada paksaan politik terhadap Federal Reserve dalam hal penetapan suku bunga," lanjutnya. 

Menurutnya, tarif baru tersebut merupakan bagian dari strategi Trump untuk memanipulasi pasar finansial guna mendorong bank sentral AS menurunkan suku bunga.

Trump sempat memposting di Truth Social sebuah video yang mengklaim bahwa kebijakan tarifnya bertujuan untuk sengaja mengguncang pasar saham, dengan tujuan menekan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga. 

Namun, dalam wawancara terpisah di NBC News "Meet the Press", Menteri Keuangan AS Scott Bessent meremehkan potensi resesi yang disebabkan oleh tarif baru tersebut. 

Bessent mengatakan: "Saya tidak melihat alasan untuk mengantisipasi resesi berdasarkan tarif ini, terutama karena lapangan pekerjaan terus tumbuh lebih kuat dari yang diperkirakan."

Keputusan Trump untuk mengenakan tarif baru atas impor telah mengguncang ekonomi global, dengan pasar saham AS turun sekitar 10 persen dalam dua hari sejak pengumuman tersebut. Langkah ini memicu tanggapan balasan dari Tiongkok dan menciptakan kekhawatiran mengenai potensi perang dagang global.

Analis ekonomi memperingatkan bahwa kebijakan tarif tersebut berisiko meningkatkan inflasi dan merusak pertumbuhan ekonomi, terutama karena investor global mulai gelisah atas dampak ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, Taiwan menawarkan solusi perdagangan yang lebih kooperatif, dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te menyarankan tarif nol sebagai dasar untuk perundingan dengan AS. 

"Kami akan menghapus hambatan perdagangan dan meningkatkan investasi perusahaan Taiwan di AS, daripada membalas dengan tarif," ujar Lai dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Para pejabat tinggi di pemerintahan Trump terus menekankan bahwa meskipun ada gangguan ekonomi jangka pendek, kebijakan tarif ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi AS. 

Namun, kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap pasar global dan pertumbuhan ekonomi masih terus berkembang.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya