Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Waspadai Strategi Neo-Merkantilisme Trump, Bukan Sekadar Kenaikan Tarif

MINGGU, 06 APRIL 2025 | 13:14 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan tarif Amerika Serikat yang menggemparkan dunia ekonomi baru-baru ini bukan ancaman utama dari pemerintahan era Presiden Donald Trump. 

Menurut pengamat geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, ancaman dari Trump bukan sekadar kenaikan tarif impor atau proteksionisme ekonomi semata.

Ia menjelaskan bahwa haluan politik Trump memang bukan neoliberalisme, tapi kombinasi antara ultra-nasionalis atau chauvinisme dengan kapitalisme yang diamankan oleh negara. 


Menurutnya, Trump tidak berusaha menghapus neoliberalisme Amerika Serikat yang selama ini menjadi wajah kebijakan luar negeri Washington. Sebaliknya, ia berupaya membuktikan bahwa strategi ekonomi-politiknya lebih efektif dalam mempertahankan dominasi global AS.

"Sayangnya, niat Trump cuma mau membuktikan ke kaum neolib Amerika, ‘nih cara saya lebih cespleng kan dalam mempertahankan neokolonialisme global kita.’ Bukannya berniat menghapus neoliberalisme AS di luar Amerika, melainkan menghidupkan kembali kolonialisme klasik berbasis merkantilisme," papar Hendrajit kepada RMOL pada Minggu, 6 April 2025. 

Perbedaan utama dari pendekatan ini, lanjut Hendrajit, terletak pada aktor pendorongnya. Jika kolonialisme dahulu dikendalikan oleh korporasi, kini dijalankan langsung oleh negara yang dipimpin oleh para aktor geopolitik. 

Tujuannya bukan sekadar menginternasionalisasikan kapitalisme dan pasar bebas, tetapi menciptakan supremasi ekonomi dan militer demi kejayaan negara.

"Merkantilisme bukan kapitalisme berbasis pasar bebas yang mana korporasi atau perusahaan Trans Nasional adalah aktor-aktor utamanya, melainkan membangun kekuatan ekonomi dan militer untuk kejayaan dan kekayaan negara. Gold, Gospel and Glory," tegasnya.

Hendrajit menilai bahwa di era Trump, Gedung Putih menjadi pusat kendali semua keputusan strategis, bahkan melewati peran Kongres AS.

"Alhasil, sentra seluruh pengambilan keputusan strategis sepenuhnya di Gedung Putih. Bahkan Capitol Hill markas Kongres pun cuma tukang stempel saja," kata dia. 

Peringatan Hendrajit tidak berhenti pada soal ekonomi. Ia menyoroti bahaya utama dari Trump adalah penyatuan antara kepentingan ekonomi dan misi militer, terutama melalui penguatan Kompleks Industri Militer AS. Mengawinkan kepentingan korporasi ekonomi berbasis industri berat seperti minyak, gas dan tambang batu bara. 

“Esensi bahaya AS saat ini adalah mengawinkan misi ekonomi-perdagangan dengan misi militer. Seraya memperkuat Kompleks Industri Militer, bukan saja untuk mengekspor peralatan militer canggih, tapi juga menciptakan proyek-proyek perang untuk menyuburkan perusahaan-perusahaan tentara swasta seperti Blackwater, DynCorp, dan Vinel Corporation,” jelasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya