Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka/Ist

Politik

Rieke Diah Pitaloka:

Pemerintah Wajib Respons Cepat Kenaikan Tarif Pajak AS

JUMAT, 04 APRIL 2025 | 09:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump resmi mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional dengan meluncurkan tarif timbal balik (Resiprocal Tarrifs). 

Indonesia masuk dalam daftar 10 besar yang terkena imbas tarif timbal balik tersebut sebagai dampak dari perang dagang di AS yang berkontribusi terhadap defisit perdagangan AS.

Nilai impor AS dari Indonesia dinilai lebih tinggi 18 miliar dolar AS dibanding sebaliknya. AS mengenakan tarif baru bagi Indonesia sebesar 32 persen. 


Ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang dan ikan, serta peralatan elektrik.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar merespons cepat kenaikan tarif pajak AS tersebut.

“Mohon segera ada respons, khususnya dari Menteri Perdagangan, strategi apa yang sudah disiapkan hadapi tarif timbal balik Amerika. Perang dagang Trump akan melahirkan efek domino,” kata Rieke kepada Kantor RMOL, Jumat 4 April 2025.

“Tarif masuk barang naik, harga beli konsumen naik, daya beli menurun. Jika daya beli konsumen Amerika menurun permintaan ke Indonesia pasti menurun. Permintaan menurun, produksi Indonesia menurun,” sambungnya.

Rieke juga mewanti-wanti pemerintah terkait dampak buruk kenaikan tarif pajak AS tersebut terhadap industri nasional, termasuk gelombang PHK. 

“Pengangguran meningkat sejak akhir tahun 2024 hingga Maret 2025. PHK memengaruhi daya beli rakyat. Pastinya berimbas pada 'anomali' deflasi dan resiko fiskal Indonesia terutama kuartal IV 2025,” kata kader PDIP ini.

Rieke juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan tim ekonominya dalam mengantisipasi masalah kenaikan tarif pajak AS tersebut.

“Saya mendukung Presiden Prabowo untuk kerahkan tim ekonomi menyusun langkah kebijakan inovatif yang berorientasi kepentingan dan keselamatan nasional Indonesia,” tutup Rieke.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya