Berita

Presiden AS Donald Trump dan PM Jepang Shigeru Ishiba/Net

Bisnis

Tak Ingin Kena Tarif AS, PM Jepang Mau Lobi Trump

KAMIS, 03 APRIL 2025 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Jepang tengah berupaya keras untuk meyakinkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar mengecualikan Jepang dari kebijakan kenaikan tarif impor mobil yang mulai berlaku pada Rabu.

Seperti dikutip dari AP News pada Kamis 3 April 2025, Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan kesiapannya untuk terbang ke Washington demi melakukan negosiasi langsung dengan Trump. 

Ishiba menegaskan bahwa pemerintah Jepang akan terus berupaya merundingkan solusi dengan AS. 


“Saya tidak keberatan pergi ke Washington jika diperlukan,” ujarnya. 

Amerika Serikat sendiri akan menerapkan tarif sebesar 24 persen terhadap impor dari Jepang, terutma impor mobil. Dalam beberapa minggu mendatang, kebijakan ini juga akan diperluas ke suku cadang mobil.

Hingga kini, Jepang belum mendapatkan pengecualian dari kebijakan tarif tersebut, meskipun merupakan sekutu utama AS di Asia. Sebagai respons, Jepang meningkatkan kerja sama dengan negara lain yang juga terdampak. 

Menteri Perdagangan Jepang, Yoji Muto, bahkan telah bertolak ke Seoul untuk bertemu dengan pejabat dari Korea Selatan dan China. Ketiga negara sepakat untuk mendorong perdagangan dan investasi yang lebih bebas serta adil, sembari mengkritik kebijakan perdagangan AS yang dinilai memicu proteksionisme.

Kenaikan tarif ini menjadi ancaman serius bagi industri otomotif Jepang, termasuk bagi produsen besar seperti Toyota Motor Corp. dan Honda Motor Co., yang sangat bergantung pada ekspor ke pasar AS. 

Survei triwulanan Bank of Japan yang dirilis pada Selasa juga menunjukkan bahwa sentimen bisnis di kalangan produsen besar mengalami penurunan pada kuartal terakhir, sesuatu yang belum terjadi dalam satu tahun terakhir.

PM Ishiba mengatakan pejabat dari berbagai kementerian terkait?"termasuk luar negeri, perdagangan, dan keuangan?"saat ini terus bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi.

Jika kebijakan tarif tetap diberlakukan, Ishiba memastikan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap industri dan tenaga kerja Jepang. 

Sebagai langkah awal, pemerintah berencana mendirikan 1.000 pusat konsultasi di seluruh negeri guna membantu produsen suku cadang mobil skala kecil hingga menengah dalam menghadapi tantangan baru akibat kenaikan tarif AS.

“Jika bisnis benar-benar mengalami kesulitan, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung mereka yang terdampak,” tegas Ishiba.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya