Berita

Presiden AS Donald Trump dan PM Jepang Shigeru Ishiba/Net

Bisnis

Tak Ingin Kena Tarif AS, PM Jepang Mau Lobi Trump

KAMIS, 03 APRIL 2025 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Jepang tengah berupaya keras untuk meyakinkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar mengecualikan Jepang dari kebijakan kenaikan tarif impor mobil yang mulai berlaku pada Rabu.

Seperti dikutip dari AP News pada Kamis 3 April 2025, Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan kesiapannya untuk terbang ke Washington demi melakukan negosiasi langsung dengan Trump. 

Ishiba menegaskan bahwa pemerintah Jepang akan terus berupaya merundingkan solusi dengan AS. 


“Saya tidak keberatan pergi ke Washington jika diperlukan,” ujarnya. 

Amerika Serikat sendiri akan menerapkan tarif sebesar 24 persen terhadap impor dari Jepang, terutma impor mobil. Dalam beberapa minggu mendatang, kebijakan ini juga akan diperluas ke suku cadang mobil.

Hingga kini, Jepang belum mendapatkan pengecualian dari kebijakan tarif tersebut, meskipun merupakan sekutu utama AS di Asia. Sebagai respons, Jepang meningkatkan kerja sama dengan negara lain yang juga terdampak. 

Menteri Perdagangan Jepang, Yoji Muto, bahkan telah bertolak ke Seoul untuk bertemu dengan pejabat dari Korea Selatan dan China. Ketiga negara sepakat untuk mendorong perdagangan dan investasi yang lebih bebas serta adil, sembari mengkritik kebijakan perdagangan AS yang dinilai memicu proteksionisme.

Kenaikan tarif ini menjadi ancaman serius bagi industri otomotif Jepang, termasuk bagi produsen besar seperti Toyota Motor Corp. dan Honda Motor Co., yang sangat bergantung pada ekspor ke pasar AS. 

Survei triwulanan Bank of Japan yang dirilis pada Selasa juga menunjukkan bahwa sentimen bisnis di kalangan produsen besar mengalami penurunan pada kuartal terakhir, sesuatu yang belum terjadi dalam satu tahun terakhir.

PM Ishiba mengatakan pejabat dari berbagai kementerian terkait?"termasuk luar negeri, perdagangan, dan keuangan?"saat ini terus bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi.

Jika kebijakan tarif tetap diberlakukan, Ishiba memastikan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap industri dan tenaga kerja Jepang. 

Sebagai langkah awal, pemerintah berencana mendirikan 1.000 pusat konsultasi di seluruh negeri guna membantu produsen suku cadang mobil skala kecil hingga menengah dalam menghadapi tantangan baru akibat kenaikan tarif AS.

“Jika bisnis benar-benar mengalami kesulitan, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung mereka yang terdampak,” tegas Ishiba.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya