Berita

Presiden AS Donald Trump dan PM Jepang Shigeru Ishiba/Net

Bisnis

Tak Ingin Kena Tarif AS, PM Jepang Mau Lobi Trump

KAMIS, 03 APRIL 2025 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Jepang tengah berupaya keras untuk meyakinkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar mengecualikan Jepang dari kebijakan kenaikan tarif impor mobil yang mulai berlaku pada Rabu.

Seperti dikutip dari AP News pada Kamis 3 April 2025, Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan kesiapannya untuk terbang ke Washington demi melakukan negosiasi langsung dengan Trump. 

Ishiba menegaskan bahwa pemerintah Jepang akan terus berupaya merundingkan solusi dengan AS. 


“Saya tidak keberatan pergi ke Washington jika diperlukan,” ujarnya. 

Amerika Serikat sendiri akan menerapkan tarif sebesar 24 persen terhadap impor dari Jepang, terutma impor mobil. Dalam beberapa minggu mendatang, kebijakan ini juga akan diperluas ke suku cadang mobil.

Hingga kini, Jepang belum mendapatkan pengecualian dari kebijakan tarif tersebut, meskipun merupakan sekutu utama AS di Asia. Sebagai respons, Jepang meningkatkan kerja sama dengan negara lain yang juga terdampak. 

Menteri Perdagangan Jepang, Yoji Muto, bahkan telah bertolak ke Seoul untuk bertemu dengan pejabat dari Korea Selatan dan China. Ketiga negara sepakat untuk mendorong perdagangan dan investasi yang lebih bebas serta adil, sembari mengkritik kebijakan perdagangan AS yang dinilai memicu proteksionisme.

Kenaikan tarif ini menjadi ancaman serius bagi industri otomotif Jepang, termasuk bagi produsen besar seperti Toyota Motor Corp. dan Honda Motor Co., yang sangat bergantung pada ekspor ke pasar AS. 

Survei triwulanan Bank of Japan yang dirilis pada Selasa juga menunjukkan bahwa sentimen bisnis di kalangan produsen besar mengalami penurunan pada kuartal terakhir, sesuatu yang belum terjadi dalam satu tahun terakhir.

PM Ishiba mengatakan pejabat dari berbagai kementerian terkait?"termasuk luar negeri, perdagangan, dan keuangan?"saat ini terus bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi.

Jika kebijakan tarif tetap diberlakukan, Ishiba memastikan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap industri dan tenaga kerja Jepang. 

Sebagai langkah awal, pemerintah berencana mendirikan 1.000 pusat konsultasi di seluruh negeri guna membantu produsen suku cadang mobil skala kecil hingga menengah dalam menghadapi tantangan baru akibat kenaikan tarif AS.

“Jika bisnis benar-benar mengalami kesulitan, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung mereka yang terdampak,” tegas Ishiba.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya