Berita

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI/aa. (Handout MPR RI)

Politik

Wakil Ketua MPR Minta Pemda Sosialisasikan SPMB 2025 secara Masif

KAMIS, 03 APRIL 2025 | 03:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Para pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025 secara masif guna menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.

"Saya kira pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan SPMB yang baru agar para orang tua murid memahami proses tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah di tahun ajaran baru mendatang," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 2 April 2025.

Dia mendorong agar pemda segera menetapkan sejumlah persyaratan dari setiap jalur SPMB yang tersedia sehingga para wali murid dan calon murid baru dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.


Namun, dia mengingatkan sejumlah persyaratan pada setiap jalur yang disediakan tersebut wajib diterapkan pemda secara transparan.

Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap kebijakan yang diterapkan pada SPMB 2025 dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang tersedia.

Menurut dia, dengan semakin banyak anak bangsa yang mengenyam pendidikan maka peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional akan semakin besar.

"Tentu saja, dengan kualitas SDM yang meningkat akan mendorong daya saing anak bangsa di tingkat global akan semakin baik," kata Rerie, sapaan karibnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah menetapkan empat jalur dalam kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diterapkan mulai Tahun Ajaran 2025/2026.

Adapun keempat jalur dalam kebijakan SPMB ini meliputi jalur domisili; jalur prestasi yang meliputi prestasi akademik, non akademik dan kepemimpinan; jalur afirmasi; dan jalur mutasi, yang memiliki persentase kuota minimal di setiap jenjang pendidikan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya