Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Bijak Memilih Informasi Saat Berlebaran

KAMIS, 03 APRIL 2025 | 01:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Idulfitri, momen penuh berkah yang dinanti-nanti, merupakan ajang berkumpul dengan keluarga dan sahabat. Selain menyambung silaturahmi, Lebaran juga menjadi waktu yang tepat untuk bertukar kabar, baik tentang masa lalu, harapan di masa depan, hingga cerita di masa kini. 

Namun, di tengah perayaan tersebut, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Yaitu soal misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang rentan terjadi saat masyarakat secara masif bertukar informasi.

Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, kemampuan untuk memilah dan mengidentifikasi informasi menjadi semakin relevan saat ini. Semua orang bisa ikut
berkontribusi memerangi gangguan informasi untuk merawat persatuan dan solidaritas.

berkontribusi memerangi gangguan informasi untuk merawat persatuan dan solidaritas.

"Momen Lebaran adalah waktu yang penuh dengan kegembiraan, tetapi di balik itu ada ancaman gangguan informasi yang mengintai. Jadi, kita harus lebih bijaksana dalam mengonsumsi informasi. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, semangat lebaran seyogianya menjadi momentum bagi kita untuk semakin memperkokoh persatuan bangsa dan memperkuat solidaritas sosial, bukan sebaliknya,” ujar Noudhy Valdryno, Rabu, 2 April 2025.

Selain belajar gerakan tren “velocity” bersama sanak saudara, bijak berlebaran bisa kita lakukan dengan juga mengasah kemampuan kita memilah tiga sumber utama mispersepsi publik.

Misinformasi: Penularan Ketidaktahuan

Misinformasi adalah penyebaran informasi yang salah akibat ketidaktahuan, tanpa intensi menyesatkan. Ini sering kali terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi tanpa memverifikasi terlebih dahulu kebenarannya.

Sebagai contoh, beredar kabar bahwa pemerintah akan mengembalikan dwifungsi TNI melalui RUU TNI yang disahkan pada 2025. Padahal, UU tersebut justru sangat membatasi peran TNI hanya pada lembaga yang terkait erat dengan kemampuan para prajurit TNI itu sendiri, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Hal ini sangat berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang ABRI, yang memberi keleluasaan lebih besar bagi TNI untuk terlibat dalam ruang pemerintahan dan politik. Ketidaktahuan makna Dwifungsi ABRI akhirnya menyebabkan mispersepsi informasi.

Demikian pula, kabar yang menyatakan bahwa Danantara, yang kini menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia, akan dikelola dengan cara yang tidak profesional, tentu sangat keliru. Nyatanya, Danantara dirancang dengan matang, diawaki oleh para profesional di bidang manajemen dan investasi, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia dengan penuh kehati-hatian.

Disinformasi: Kesalahan yang Disengaja

Berbeda dengan misinformasi, disinformasi merujuk pada penyebaran informasi salah yang dilakukan oleh seseorang yang tahu bahwa informasi tersebut salah. Penyebarannya memang sengaja dilakukan dengan niatan buruk.

Jika Anda menemukan informasi seperti ini segera laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui aduankonten@mail.kominfo.go.id.

Malinformasi: Data yang Disalahgunakan

Terakhir, malinformasi adalah informasi yang benar namun disampaikan dalam konteks yang salah, atau waktu yang tidak tepat. Seringkali kita menemukan informasi seperti ini yang kerap disebut “cocoklogi”. Data yang tidak lengkap yang disajikan untuk melahirkan kesimpulan yang keliru.

Sebagai contoh, tahun ini kita dengar kabar tentang penurunan jumlah pemudik, bahkan ada yang menggunakan kata “anjlok”. Padahal masa mudik Lebaran belum selesai. Angka jumlah pemudik yang digunakan mungkin hanya berdasarkan taksiran sementara, bukan realisasi.

Contoh lain adalah isu terkait dengan penurunan rata-rata saldo di rekening bank. Padahal saat ini semakin mudah membuka rekening baru untuk keperluan promo, jumlah rekening yang terdaftar jauh lebih banyak dibandingkan jumlah populasi. Sementara itu, investasi dalam bentuk emas yang semakin populer juga menyebabkan peningkatan tabungan di luar rekening bank. 

Malinformasi seperti ini bisa menyesatkan karena memunculkan sebagian data yang akhirnya berujung kesimpulan yang tidak tepat. 

Sumber Menentukan Kualitas Informasi

Agar tidak mudah terjerumus dalam arus informasi yang keliru, penting bagi kita untuk menyeleksi sumber informasi. Apalagi saat ini platform digital menjadi lahan subur bagi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

"Di era digital ini, kita sering terjebak dalam informasi yang menyesatkan, apalagi dengan adanya berbagai platform media sosial. Berbagai akun resmi pemerintah bisa menjadi verifikator bagi warga dengan data yang akurat dan terpercaya," tutupnya.

Noudhy juga berharap, momen Lebaran membawa energi baru bagi media massa untuk ikut berperan di garda terdepan sebagai “penjaga gerbang” untuk mencerahkan masyarakat agar tidak terpapar misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya