Berita

Presiden AS Donald Trump/Net

Bisnis

Indonesia Masuk Radar Trump, Aturan Impor Barang Halal Dinilai Berpotensi Hambat Ekspor AS

RABU, 02 APRIL 2025 | 08:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang dianggap menghambat ekspor Amerika Serikat.

Hal itu terungkap dalam Laporan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) 2025 yang dirilis menjelang diumumkannya tarif timbal balik oleh Presiden Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika.

"Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern yang menyadari hambatan perdagangan luar negeri yang luas dan merugikan yang dihadapi eksportir Amerika lebih dari Presiden Trump," kata Duta Besar Greer. 


"Di bawah kepemimpinannya, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik yang tidak adil dan tidak timbal balik ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan bisnis dan pekerja Amerika yang bekerja keras di pasar global," lanjutnya.

Dalam laporan tersebut, Indonesia disebutkan bersama 57 negara lainnya yang memiliki kebijakan dan regulasi yang dapat memengaruhi perdagangan dengan AS.

Beberapa kebijakan Indonesia yang disorot dalam laporan ini antara lain adalah regulasi impor, pajak, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, dan akses pasar untuk industri farmasi. Selain itu, peraturan impor barang halal juga dianggap berpotensi menghambat ekspor AS karena dapat memicu birokrasi yang rumit.

Dokumen USTR menyebutkan bahwa regulasi akreditasi yang berlaku di Indonesia bisa menciptakan kebutuhan akan dokumen yang berulang-ulang, serta persyaratan yang semakin membebani auditor dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.

Berikut daftar lengkap 58 negara yang dianggap menghambat ekspor AS.

1. Algeria
2. Angola
3. Argentina
4. Australia
5. Bangladesh
6. Bolivia
7. Brazil
8. Brunei Darussalam
9. Kamboja
10. Kanada
11. Chile
12. China
13. Kolombia
14. Kosta Rika
15. Pantai Gading
16. Republik Dominika
17. Ekuador
18. Mesir
19. El Salvador
20. Ethiopia
21. Ghana
22. Guatemala
23. Honduras
24. Hong Kong
25. India
26. Indonesia
27. Israel
28. Jepang
29. Yordania
30. Kenya
31. Korea Selatan
32. Laos
33. Malaysia
34. Meksiko
35. Selandia Baru
36. Nikaragua
37. Nigeria
38. Norwegia
39. Pakistan
40. Panama
41. Paraguay
42. Peru
43. Filipina
44. Rusia
45. Singapura
46. Afrika Selatan
47. Swiss
48. Taiwan
49. Thailand
50. Tunisia
51. Turki
52. Ukraina
53. Inggris
54. Uruguay
55. Vietnam
56. Liga Arab
57. Uni Eropa
58. Gulf Cooperation Council.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya