Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024.
Perpanjangan ini dilakukan terkait cuti dan libur Hari Raya IdulFitri 1447 Hijriah.
Tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, KPK melakukan perubahan batas akhir pelaporan LHKPN periode 2024. Batas akhir yang semula dijadwalkan pada 31 Maret 2025, diundur menjadi 11 April 2025.
"Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan efisiensi pelaporan, termasuk mempertimbangkan periode libur dan cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H," kata Budi kepada wartawan, Senin, 31 Maret 2025.
Budi mengatakan, periode libur ini dapat mempengaruhi kelancaran proses pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara.
Dengan pengunduran batas akhir ini, kata Budi, diharapkan dapat memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada seluruh penyelenggara negara untuk menyelesaikan proses pelaporan harta kekayaan periode 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Selain itu, KPK berharap perpanjangan waktu pelaporan LHKPN ini juga mendorong para penyelenggara negara dalam melaporkannya secara patuh, baik patuh terkait ketepatan waktu pelaporan maupun patuh dalam kelengkapan dan kebenaran isiannya," kata Budi.
KPK juga mengimbau setiap pimpinan maupun satuan pengawas internal pada masing-masing institusi, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD, agar ikut melakukan pengawasan dan memantau kepatuhan para penyelenggara negara di instansinya dalam pelaporan LHKPN.
"LHKPN menjadi bagian penting sebagai bentuk transparansi atas pelaporan harta kekayaan seorang penyelengara negara, yang merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi yang efektif," pungkas Budi.
