Pejuang Nasionalis Myanmar Hentikan Perang Saat Korban Tewas Akibat Gempa Mendekati 2.000

Myanmar tengah menghadapi salah satu bencana terburuk dalam sejarahnya setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Sagaing pada 28 Maret 2025. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah korban tewas yang mendekati 2.000 jiwa, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang berada di pengasingan mengumumkan penghentian sementara operasi militer guna memfasilitasi upaya penyelamatan.

Dalam sebuah dokumen resmi, NUG menyatakan operasi penyelamatan bagi orang-orang yang terjebak di reruntuhan bangunan, struktur, dan tempat kerja yang runtuh dimulai hari ini, Minggu, 30 Maret 2025.

"Kementerian Pertahanan Pemerintah Persatuan Nasional mengumumkan bahwa Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) akan menerapkan jeda dua minggu dalam operasi militer ofensif, kecuali untuk tindakan defensif, di daerah yang terkena gempa bumi," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat ABC News. 

Gempa bumi tersebut tidak hanya mengguncang Myanmar, tetapi juga dirasakan di negara-negara tetangga seperti Thailand, India, dan Bangladesh. 

Junta militer yang saat ini berkuasa melaporkan lebih dari 1.600 korban jiwa pada 29 Maret, namun berbagai sumber lain kini memperkirakan angka tersebut mendekati 2.000. 

Banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara penyintas berusaha mencari pertolongan dengan peralatan seadanya.

Bencana ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan antara junta militer dan kelompok pro-demokrasi sejak kudeta militer pada 2021. 

Konflik yang telah berlangsung selama empat tahun ini menyebabkan junta kehilangan banyak wilayah, memaksa mereka untuk mengandalkan serangan udara terhadap kelompok pemberontak. 

Bahkan setelah gempa terjadi, laporan menyebutkan bahwa serangan udara junta mengenai wilayah yang dikuasai NUG, menewaskan tujuh orang.

Di sisi lain, NUG mengalokasikan dana awal sebesar 1 juta dolar AS untuk operasi penyelamatan dan bantuan medis. 

Namun, dinamika politik semakin memperumit upaya bantuan. Sekutu junta seperti Rusia dan Tiongkok telah mengirimkan bantuan dan tim penyelamat ke Myanmar, tetapi ada kekhawatiran bahwa bantuan tersebut akan dipolitisasi.