Berita

Robert F. Kennedy Jr/Reuters

Dunia

Robert F Kennedy Jr Pecat 10 Ribu Pegawai Departemen Kesehatan AS

JUMAT, 28 MARET 2025 | 12:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, Robert F Kennedy Jr mengumumkan pemecatan massal terhadap 10 ribu pekerja dan menutup sejumlah lembaga penting.

Langkah kontroversial ini menjadi bagian dari upaya perombakan struktur Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang dinilai terlalu birokratis dan tidak efisien.

“Departemen ini telah menjadi birokrasi yang luas dan tidak efisien. Sumber daya yang ada seharusnya digunakan lebih baik. Kami akan berbuat lebih banyak," ujarnya seperti dimuat Associated Press, Jumat, 28 Maret 2025.


Keputusan ini datang setelah sejumlah tantangan dihadapkan pada kepemimpinan Kennedy, termasuk penarikan dana kesehatan publik sebesar 11 miliar Dolar AS untuk kota dan daerah, serta respons lambat terhadap wabah campak yang sempat mengkhawatirkan.

Selain itu, pernyataan kontroversial yang dikeluarkan Kennedy mengenai vaksin telah memicu perdebatan lebih lanjut di tengah masyarakat. Meskipun begitu, Kennedy tetap teguh dengan rencananya untuk merestrukturisasi departemen tersebut.

Pemecatan massal ini juga akan disertai penutupan sejumlah lembaga yang mengawasi program kesehatan masyarakat di seluruh negeri, termasuk pusat-pusat yang mengelola dana miliaran dolar untuk layanan kecanduan dan program kesehatan masyarakat lainnya.

Keputusan ini berpotensi memperburuk kekurangan tenaga medis di beberapa wilayah yang sangat bergantung pada layanan tersebut.

Namun, Kennedy menegaskan bahwa langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di masa depan.

"Kami tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Sistem yang ada sudah usang dan harus diperbaiki agar kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika," tegasnya.

Sementara itu, aksi protes muncul di luar kampus CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta yang kerap mengkritisi kebijakan Kennedy.

Proses restrukturisasi besar-besaran ini diperkirakan akan mengubah lanskap pelayanan kesehatan di AS secara signifikan, dan banyak pihak yang menantikan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.

Sebagian besar pekerja yang dipecat dan pihak terdampak lainnya masih menunggu klarifikasi lebih lanjut terkait paket kompensasi dan transisi menuju kebijakan baru ini.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya