Berita

Robert F. Kennedy Jr/Reuters

Dunia

Robert F Kennedy Jr Pecat 10 Ribu Pegawai Departemen Kesehatan AS

JUMAT, 28 MARET 2025 | 12:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, Robert F Kennedy Jr mengumumkan pemecatan massal terhadap 10 ribu pekerja dan menutup sejumlah lembaga penting.

Langkah kontroversial ini menjadi bagian dari upaya perombakan struktur Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang dinilai terlalu birokratis dan tidak efisien.

“Departemen ini telah menjadi birokrasi yang luas dan tidak efisien. Sumber daya yang ada seharusnya digunakan lebih baik. Kami akan berbuat lebih banyak," ujarnya seperti dimuat Associated Press, Jumat, 28 Maret 2025.


Keputusan ini datang setelah sejumlah tantangan dihadapkan pada kepemimpinan Kennedy, termasuk penarikan dana kesehatan publik sebesar 11 miliar Dolar AS untuk kota dan daerah, serta respons lambat terhadap wabah campak yang sempat mengkhawatirkan.

Selain itu, pernyataan kontroversial yang dikeluarkan Kennedy mengenai vaksin telah memicu perdebatan lebih lanjut di tengah masyarakat. Meskipun begitu, Kennedy tetap teguh dengan rencananya untuk merestrukturisasi departemen tersebut.

Pemecatan massal ini juga akan disertai penutupan sejumlah lembaga yang mengawasi program kesehatan masyarakat di seluruh negeri, termasuk pusat-pusat yang mengelola dana miliaran dolar untuk layanan kecanduan dan program kesehatan masyarakat lainnya.

Keputusan ini berpotensi memperburuk kekurangan tenaga medis di beberapa wilayah yang sangat bergantung pada layanan tersebut.

Namun, Kennedy menegaskan bahwa langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di masa depan.

"Kami tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Sistem yang ada sudah usang dan harus diperbaiki agar kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika," tegasnya.

Sementara itu, aksi protes muncul di luar kampus CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta yang kerap mengkritisi kebijakan Kennedy.

Proses restrukturisasi besar-besaran ini diperkirakan akan mengubah lanskap pelayanan kesehatan di AS secara signifikan, dan banyak pihak yang menantikan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.

Sebagian besar pekerja yang dipecat dan pihak terdampak lainnya masih menunggu klarifikasi lebih lanjut terkait paket kompensasi dan transisi menuju kebijakan baru ini.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya