Presiden Prabowo Subianto/
Presiden Prabowo Subianto didorong untuk secepatnya melakukan perombakan kabinet usai Lebaran 2025.
Langkah ini dinilai krusial guna menyegarkan kinerja pemerintahan dan mengatasi memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna mengatakan, momen Idulfitri adalah waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang dianggap tidak maksimal dalam bekerja.
"Idul Fitri adalah momentum strategis bagi Presiden untuk melakukan reshuffle. Evaluasi kinerja harus dilakukan, terutama bagi menteri yang tidak menunjukkan performa optimal," kata Sutisna dalam keterangannya, Kamis, 27 Maret 2025.
Alumnus Universitas Indonesia ini menilai, pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp16.640 per dolar AS, hampir menyerupai kondisi krisis moneter 1998.
Situasi ini, lanjutnya, adalah dampak dari kurang maksimalnya kerja para menteri, terutama yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi.
Bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Merah Putih 2024-2029, lanjut Sutisna, beberapa kementerian perlu dievaluasi.
Di anataranya, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pariwisata.
Selain itu, ia juga menyoroti beberapa menteri yang rangkap jabatan di perusahaan pelat merah Danantara seperti Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dianggap gagal dalam menetapkan kebijakan strategis tata kelola migas efek dari kisruh gas 3 kg.
Menteri BUMN Erick Thohir pun dianggap gagal melindungi konsumen BBM efek dari megakorupsi di Pertamina hingga Menteri Perdagangan Budi Santoso yang abai menstabilkan harga bahan pokok jelang lebaran.
"Kinerja Kementerian Perindustrian juga tidak terlihat. Reshuffle ini penting agar Presiden Prabowo dapat kembali memperoleh kepercayaan publik dan pasar global," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sutisna mengusulkan agar Prabowo mempertimbangkan sosok mantan Wakil Menteri Pertanian era Jokowi, Harvick Hasnul Qolbi, untuk bergabung di kabinet.
Ia menilai Harvick, yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU), memiliki rekam jejak baik, termasuk keberaniannya menolak impor beras demi kepentingan petani.
"Harvick pernah menolak impor beras dan mendapat apresiasi dari petani. Sikapnya sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo saat ini," ujar Direktur Maritime Strategic Center tersebut.
Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, Sutisna memperingatkan bahwa kondisi ini bisa menjadi bumerang bagi Prabowo.
"Jika tidak ada reshuffle, jangan sampai situasi ini justru menjadi ajang perpisahan Prabowo dengan rakyatnya. Mengingat kondisi ekonomi yang semakin bergejolak," pungkas Sutisna.
