ISESS: Demi Reformasi, Prabowo Harus Evaluasi Struktur Polri

Reformasi di tubuh Polri tidak akan berjalan sesuai harapan, tanpa melakukan evaluasi terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Begitu dikatakan Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyoroti berbagai kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Bambang Rukminto mengatakan, salah satu masalah maraknya kasus pelanggaran hukum oleh kepolisian karena tidak berjalannya reformasi di kepolisian. Menurut dia, tidak berjalannya reformasi di kepolisian karena lemahnya kepemimpinan di pucuk Polri.

"Salah satu problem tidak berjalannya reformasi di kepolisian adalah lemahnya kepemimpinan. Lemahnya leadership ini ditandai dengan ketidakkonsistenan penegakan aturan," kata Bambang kepada wartawan, Senin 24 Maret 2025.

Bambang menganggap perlu dilakukan evaluasi segera kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit demi terwujudnya reformasi di internal Korps Bhayangkara tersebut.

"Reformasi tidak akan terjadi bila pucuk pimpinan Polri memiliki ketegasan. Jadi sebelum melakukan reformasi total yang lebih kompleks, evaluasi kepemimpinan Kapolri itu harusnya dilakukan lebih dulu," tuturnya.

Menurut dia, Presiden Prabowo di awal pemerintahan harus membangun pondasi yang kuat agar tercipta stabilitas untuk membangun ekonomi negara yang maju dan itu hanya bisa dilakukan dengan tingginya tingkat kepastian hukum.

Tanpa ada kepastian kepastian dan penegakan hukum yang adil, katanya, akan sulit membangun stabilitas politik maupun sosial secara demokratis.

"Sistem demokrasi tak bisa dimundurkan dan diganti dengan cara-cara fasis maupun otoritarian. Jadi jalan satu-satunya adalah penegakan hukum yang benar dan berkeadilan," katanya.

"Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran sangat vital. Maka, reformasi Polri itu mutlak dilakukan," pungkasnya.