Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net

Bisnis

Survei LPEM UI: Pakar Menilai Ekonomi Lesu di Awal Pemerintahan Prabowo

SENIN, 24 MARET 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mayoritas pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemunduran dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa 55 persen pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibanding tiga bulan sebelumnya. 

"Bahkan, tujuh pakar menilai kondisinya jauh lebih buruk,” tulis LPEM UI dalam laporan 'LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025' yang dikutip pada Senin 24 Maret 2025.


Survei ini melibatkan 42 pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, peneliti, analis dari lembaga think tank, pelaku sektor swasta, serta organisasi multinasional. Para responden berasal dari dalam dan luar negeri guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi nasional.

Prospek Ekonomi Dinilai Pesimistis

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pakar pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam periode mendatang.

“Sebanyak 23 dari 42 pakar memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari angka saat ini, meskipun tidak ada responden yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat,” demikian bunyi laporan itu.

Sementara itu, lebih dari seperempat responden memperkirakan perubahan yang tidak signifikan, sementara hanya enam pakar yang memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

Kritik Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selain menyoroti kondisi ekonomi, survei ini juga menilai efektivitas kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, mayoritas pakar menilai kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

“Sebanyak 28 persen atau 12 dari 42 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif, sedangkan 60 persen atau 25 dari 42 pakar menilai sedikit tidak efektif,” kata laporan tersebut.

Di sisi lain, kebijakan moneter juga dinilai belum memberikan dampak berarti. Sebagian besar pakar, atau 38 persen dari responden, memandang kebijakan moneter pemerintahan Prabowo tidak memiliki efek.

"Sementara itu, 13 responden atau 31 persen menganggap kebijakan moneter sedikit tidak efektif," tulis LPEM UI.

Skeptis terhadap Arah Kebijakan Ekonomi

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat skeptisisme yang tinggi terhadap kebijakan ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya secara luas dinilai tidak efektif,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

Dari 42 responden, sebanyak 36 pakar ekonomi menilai kebijakan ekonomi saat ini secara negatif. 

Rinciannya, 21 responden menyebut kebijakan tidak efektif, 15 menilai sangat tidak efektif, sementara hanya dua responden yang menilai sedikit efektif dan empat lainnya bersikap netral. 

Tidak ada satu pun responden yang menganggap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat efektif.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya