Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net

Bisnis

Survei LPEM UI: Pakar Menilai Ekonomi Lesu di Awal Pemerintahan Prabowo

SENIN, 24 MARET 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mayoritas pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemunduran dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa 55 persen pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibanding tiga bulan sebelumnya. 

"Bahkan, tujuh pakar menilai kondisinya jauh lebih buruk,” tulis LPEM UI dalam laporan 'LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025' yang dikutip pada Senin 24 Maret 2025.


Survei ini melibatkan 42 pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, peneliti, analis dari lembaga think tank, pelaku sektor swasta, serta organisasi multinasional. Para responden berasal dari dalam dan luar negeri guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi nasional.

Prospek Ekonomi Dinilai Pesimistis

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pakar pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam periode mendatang.

“Sebanyak 23 dari 42 pakar memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari angka saat ini, meskipun tidak ada responden yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat,” demikian bunyi laporan itu.

Sementara itu, lebih dari seperempat responden memperkirakan perubahan yang tidak signifikan, sementara hanya enam pakar yang memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

Kritik Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selain menyoroti kondisi ekonomi, survei ini juga menilai efektivitas kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, mayoritas pakar menilai kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

“Sebanyak 28 persen atau 12 dari 42 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif, sedangkan 60 persen atau 25 dari 42 pakar menilai sedikit tidak efektif,” kata laporan tersebut.

Di sisi lain, kebijakan moneter juga dinilai belum memberikan dampak berarti. Sebagian besar pakar, atau 38 persen dari responden, memandang kebijakan moneter pemerintahan Prabowo tidak memiliki efek.

"Sementara itu, 13 responden atau 31 persen menganggap kebijakan moneter sedikit tidak efektif," tulis LPEM UI.

Skeptis terhadap Arah Kebijakan Ekonomi

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat skeptisisme yang tinggi terhadap kebijakan ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya secara luas dinilai tidak efektif,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

Dari 42 responden, sebanyak 36 pakar ekonomi menilai kebijakan ekonomi saat ini secara negatif. 

Rinciannya, 21 responden menyebut kebijakan tidak efektif, 15 menilai sangat tidak efektif, sementara hanya dua responden yang menilai sedikit efektif dan empat lainnya bersikap netral. 

Tidak ada satu pun responden yang menganggap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat efektif.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya