Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Jepang Minta China Segera Cabut Larangan Impor Makanan Laut

SENIN, 24 MARET 2025 | 10:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Jepang dan China sepakat untuk melanjutkan negosiasi guna mencabut larangan impor makanan laut Jepang oleh Beijing.

Langkah terbaru datang usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya dengan rekannya dari China, Wang Yi di Tokyo, pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Pada pertemuan tersebut Iwaya meminta kepada Wang agar impor dapat dimulai kembali secepat mungkin. Namun, China tidak memberikan tanggal pasti untuk melanjutkan impor.


"Ini adalah langkah penting karena kami bisa memastikan ada kemajuan dalam proses dimulainya kembali impor," kata Iwaya kepada wartawan setelah pertemuan, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Senin 24 Maret 2025.

"Terkait ekspor pertanian ke China, termasuk daging sapi dan beras, kami sepakat untuk memprioritaskan bidang yang bisa segera diselesaikan," lanjutnya.

Pertemuan hari Sabtu adalah dialog ekonomi tingkat tinggi pertama antara Jepang dan China dalam hampir enam tahun. Pertemuan ini berlangsung di tengah serangkaian pertemuan tingkat tinggi lainnya.

"Kami akan menyusun rencana kerja sama ekonomi dan perdagangan bersama serta memberikan bantuan ekonomi guna mendorong hubungan strategis yang saling menguntungkan," kata Wang di awal dialog.

Tujuan dari dialog ini adalah untuk memperdalam kerja sama ekonomi, khususnya di bidang ekonomi hijau serta perawatan medis dan lansia.

Larangan impor makanan laut Jepang oleh China diberlakukan setelah Jepang mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut pada Agustus 2023. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi kontaminasi radioaktif.  

Sebagai respons, Jepang telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada September 2023, menyatakan bahwa larangan tersebut tidak dapat diterima dan meminta China untuk segera mencabutnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya