Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Jepang Minta China Segera Cabut Larangan Impor Makanan Laut

SENIN, 24 MARET 2025 | 10:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Jepang dan China sepakat untuk melanjutkan negosiasi guna mencabut larangan impor makanan laut Jepang oleh Beijing.

Langkah terbaru datang usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya dengan rekannya dari China, Wang Yi di Tokyo, pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Pada pertemuan tersebut Iwaya meminta kepada Wang agar impor dapat dimulai kembali secepat mungkin. Namun, China tidak memberikan tanggal pasti untuk melanjutkan impor.


"Ini adalah langkah penting karena kami bisa memastikan ada kemajuan dalam proses dimulainya kembali impor," kata Iwaya kepada wartawan setelah pertemuan, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Senin 24 Maret 2025.

"Terkait ekspor pertanian ke China, termasuk daging sapi dan beras, kami sepakat untuk memprioritaskan bidang yang bisa segera diselesaikan," lanjutnya.

Pertemuan hari Sabtu adalah dialog ekonomi tingkat tinggi pertama antara Jepang dan China dalam hampir enam tahun. Pertemuan ini berlangsung di tengah serangkaian pertemuan tingkat tinggi lainnya.

"Kami akan menyusun rencana kerja sama ekonomi dan perdagangan bersama serta memberikan bantuan ekonomi guna mendorong hubungan strategis yang saling menguntungkan," kata Wang di awal dialog.

Tujuan dari dialog ini adalah untuk memperdalam kerja sama ekonomi, khususnya di bidang ekonomi hijau serta perawatan medis dan lansia.

Larangan impor makanan laut Jepang oleh China diberlakukan setelah Jepang mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut pada Agustus 2023. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi kontaminasi radioaktif.  

Sebagai respons, Jepang telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada September 2023, menyatakan bahwa larangan tersebut tidak dapat diterima dan meminta China untuk segera mencabutnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya