Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mencabut izin keamanan bagi lebih dari 15 mantan pejabat Gedung Putih serta anggota keluarga Presiden Joe Biden.
Keputusan ini diumumkan melalui sebuah memorandum yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi memerlukan akses ke dokumen rahasia negara.
Mengutip ABC News pada Minggu, 23 Maret 2025, beberapa tokoh politik Demokrat terkemuka yang terdampak oleh kebijakan ini antara lain mantan Presiden Joe Biden dan Barack Obama, mantan Wakil Presiden Kamala Harris, mantan Wakil Presiden Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Penasihat Keamanan Nasional Biden Jacob Sullivan.
Kemudian Trump juga memblokir akses ke data negara pada mantan anggota Partai Republik yang vokal mengkritik Trump Liz Cheney, analis intelijen yang pernah bertugas di pemerintahan Demokrat dan Republik Fiona Hill, dan mantan perwira senior Angkatan Darat AS yang mengungkapkan kekhawatiran mengenai hubungan Gedung Putih dengan Rusia Alexander Vindman.
Dalam memorandum resmi yang didistribusikan oleh kantor komunikasi Gedung Putih, Trump menyatakan: "Saya dengan ini memerintahkan setiap kepala departemen eksekutif dan lembaga untuk mencabut izin keamanan aktif yang dimiliki oleh orang-orang tersebut."
Selain itu, Trump juga memerintahkan pencabutan akses tanpa pengawalan ke fasilitas pemerintah bagi individu-individu tersebut.
Keputusan ini merupakan langkah yang tidak biasa dalam tradisi pemerintahan AS, di mana mantan pejabat tinggi biasanya mempertahankan izin keamanan mereka sebagai bentuk kesopanan dan untuk membantu dalam situasi darurat keamanan nasional.
Namun, Trump menegaskan bahwa hal ini tidak lagi menjadi kepentingan nasional.
Para pengamat politik menilai tindakan ini sebagai langkah politik yang semakin memperdalam perpecahan antara Trump dan para pemimpin Demokrat.
Trump sendiri telah lama menuduh Biden dan Partai Demokrat bersekongkol untuk mencurangi pemilu 2020, meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti.
Langkah ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Beberapa tokoh Partai Demokrat mengecam keputusan tersebut sebagai upaya Trump untuk melemahkan oposisi politiknya.
Sebaliknya, pendukung Trump menyambut baik keputusan ini sebagai langkah untuk memperkuat keamanan nasional dan mencegah penyalahgunaan informasi rahasia.
Sementara itu, keputusan ini juga mengundang sorotan terkait kasus Trump sendiri yang sebelumnya diselidiki karena menyimpan dokumen rahasia di resornya, Mar-a-Lago. Namun, penyelidikan tersebut dihentikan setelah Trump kembali menjabat sebagai presiden.
